Berita

Gambar tangkap layar dashbord Twitter dalam menu trending topic "Pak Presiden Kapan Mundur"/Repro

Politik

RR Hingga Don Adam Respon Hastag "Pak Presiden Kapan Mundur (PPKM)" Di Twitter, Ada Apa?

SENIN, 05 JULI 2021 | 13:36 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Jagat media sosial Twitter sejak dini hari tadi mulai diramaikan dengan hastag "Pak Presiden Kapan Mundur".

Hingga Senin (5/7) pukul 13.02 WIB, sudah ada 15 ribu lebih pengguna Twitter yang menyematkan hastag tersebut.

Lantas, apa isi kicauan para pengguna Twitter dalam trending topic "Pak Presiden Kapan Mundur" itu?


Penulusuran Kantor Berita Politik RMOL, sejumlah kalangan ikut menyematkan hastag itu dalam kicauannya.

Misalnya, seperti disampaikan aktivis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM), Adamsyah Wahab.

Sosok yang kerap disapa Don Adam ini menyinggung soal keberanian politisi di Indonesia menyampaikan keadaan sebenarnya dari politik di tanah air sekarang ini.

"Apa tidak ada keberanian politisi untuk menyatakan kondisi yang sebenarnya di republik ini?" kicau Don Adam seraya menyematkan hastag 'Pak Presiden Kapan Mundur?', Senin (5/7).

Dalam cuitannya itu, Don Adam turut meretweet kicauan dari satu akun Twitter bernama Ahmad Pathoni, @apathoni, yang menyinggung sosok Menteri Penerangan era Presiden Soeharto, Harmoko. Di mana isinya adalah: "Sejelek-jeleknya Harmoko, dia punya keberanian minta Soeharto turun," kicau Ahmad Pathoni, beberapa jam yang lalu.

Selain Don Adam, ada ekonom senior Rizal Ramli yang ikut berkicau dengan menyematkan hastag serupa. Namun, ia mengutip pernyataan wartawan, Edy Mulyadi, dalam sebuah video yang diupload di kanal Youtube Bang Edy Channel.

Di tampilan awal video Edy Mulyadi tersebut tertulis: "PPKM: Pak Presiden Kapan Mundur, Piye Jal??? Artinya Ini? Yang Bener?".

Rizal Ramli, dalam kicauannya, menuliskan kata-kata Edy Mulyadi tersebut, seraya menyematkan hastag yang sedang trending itu.

"Kopas (copy pate): Edy Mulyadi: HEHEHE... PPKM = PAK PRESIDEN KAPAN MUNDUR?" kicau sosok yang kerap disapa RR itu sembari membagikan link Youtube Bang Edy Channel https://youtu.be/u5su-l8tmf0, sesaat lalu.

Pengguna Twitter lainnya, Ali Syarief, @alisyarief, meminta pemerintah memperhatikan hastag tersebut. Karena menurutnya, persoalan ini adalah opini masyarakat.

"Mundur atau dimundurkan sudah ada legal standingnya (TAP MPR). 'Pak Presiden Kapan Mundur', ini trending hastag yang sedang viral. Harus dibaca bahwa ini bukan 'meme-meme-an', tapi publik opini yang sedang terus bergulir," kicaunya.

Sementara itu, ada satu pengguna Twitter yang mempersoalkan hastag "Pak Presiden Kapan Mundur". Yaitu akun bernama janu jalu, @JanuJalu.

"Kalian pada nanya Pak Presiden Kapan Mundur?? Naikin aja terus tagar dan keyword provokatif. Kami juga akan selalu mendukung Pak Presiden Jokowi. Asal kalian tahu Jokowi akan menyelesaikan masa jabatannya dengan sukses," kicau Janu Jalu.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Bahlil Minta Maaf Usai Prank Presiden Prabowo

Selasa, 09 Desember 2025 | 18:00

Ini Susunan Lengkap Direksi dan Komisaris bank bjb

Selasa, 09 Desember 2025 | 17:12

Pidato Prabowo buat Roy Suryo: Jangan Lihat ke Belakang

Senin, 08 Desember 2025 | 12:15

UPDATE

BNN-BNPP Awasi Ketat Jalur Tikus Narkoba di Perbatasan

Jumat, 19 Desember 2025 | 00:09

Perkuat Keharmonisan di Jakarta Lewat Pesona Bhinneka Tunggal Ika

Jumat, 19 Desember 2025 | 00:01

Ahmad Doli Kurnia Ditunjuk Jadi Plt Ketua Golkar Sumut

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:47

Ibas: Anak Muda Jangan Gengsi Jadi Petani

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:26

Apel Besar Nelayan Cetak Rekor MURI

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:19

KPK Akui OTT di Kalsel, Enam Orang Dicokok

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:12

Pemerintah Didorong Akhiri Politik Upah Murah

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:00

OTT Jaksa oleh KPK, Kejagung: Masih Koordinasi

Kamis, 18 Desember 2025 | 22:53

Tak Puas Gelar Perkara Khusus, Polisi Tantang Roy Suryo Cs Tempuh Praperadilan

Kamis, 18 Desember 2025 | 22:24

Menkeu Purbaya Bantah Bantuan Bencana Luar Negeri Dikenakan Pajak

Kamis, 18 Desember 2025 | 22:24

Selengkapnya