Hubungan Amerika Serikat dan Turki sepertinya akan memasuki babak baru, setelah Washington menambahkan Ankara ke dalam daftar negara-negara yang terlibat dalam penggunaan tentara anak-anak selama setahun terakhir pada Kamis (1/7) waktu setempat.
Departemen Luar Negeri AS menetapkan dalam Trafficking in Persons (TIP) 2021 bahwa Turki memberikan 'dukungan nyata' kepada divisi Sultan Murad di Suriah, sebuah faksi oposisi Suriah yang telah lama didukung oleh Ankara dan sebuah kelompok yang menurut Washington merekrut dan menggunakan anak-anak sebagai tentara.
Dalam panggilan singkat dengan wartawan, seorang pejabat senior Departemen Luar Negeri juga merujuk pada penggunaan tentara anak di Libya. Washington berharap bisa bekerja dengan Ankara dalam mengatasi masalah ini.
"Terkait dengan Turki khususnya, ini adalah pertama kalinya seorang anggota NATO terdaftar dalam daftar tindakan pencegahan tentara anak," kata pejabat Departemen Luar Negeri, seperti dikutip dari
Reuters, Jumat (2/7).
"Sebagai pemimpin regional dan anggota NATO yang disegani, Turki memiliki kesempatan untuk mengatasi masalah tentang perekrutan dan penggunaan tentara anak di Suriah dan Libya," katanya.
Turki diketahui telah melakukan tiga operasi lintas perbatasan di Suriah melawan ISIS, serta milisi Kurdi yang didukung AS dan telah sering menggunakan faksi pejuang Suriah bersenjata di atas pasukannya sendiri.
Beberapa dari kelompok-kelompok ini telah dituduh oleh kelompok-kelompok hak asasi manusia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanpa pandang bulu menyerang warga sipil dan melakukan penculikan dan penjarahan.
PBB sendiri telah meminta Ankara untuk mengendalikan pemberontak Suriah ini, sementara Turki menolak tuduhan itu, menyebut tudingan itu 'tidak berdasar.'
Pemerintah yang ditempatkan dalam daftar ini tunduk pada pembatasan, menurut laporan Departemen Luar Negeri, pada bantuan keamanan tertentu dan lisensi komersial peralatan militer, tanpa adanya pengabaian presiden.
Namun demikian, tidak segera jelas apakah pembatasan apapun akan secara otomatis berlaku untuk Turki.
Juga tidak segera jelas apakah penempatan Turki dalam daftar ini akan berdampak pada negosiasi yang sedang berlangsung dengan Amerika Serikat untuk menjalankan bandara Kabul Afghanistan begitu Washington menarik pasukannya.
Turki telah menawarkan untuk menjaga dan menjalankan bandara Hamid Karzai setelah penarikan NATO dan telah mengadakan pembicaraan dengan Amerika Serikat mengenai dukungan logistik dan keuangan untuk misi tersebut.
Misi itu bisa menjadi area kerja sama potensial antara Ankara dan sekutunya di tengah hubungan yang tegang, karena keamanan bandara sangat penting untuk operasi misi diplomatik di luar Afghanistan setelah penarikan.
Untuk melaksanakan tugas ini, Ankara telah mencari berbagai dukungan keuangan dan operasional, dan Presiden Joe Biden, dalam pertemuan bulan lalu dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan bahwa dukungan AS akan datang, kata penasihat keamanan nasional Biden Jake Sullivan saat itu.
