Presiden Joko Widodo/Repro
Ukuran sopan santun memiliki perspektif yang berbeda. Kritik yang sopan pun tidak pernah mendapatkan respon dari pemerintah.
Begitu keluhan yang disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Eksekutif Mahasiswa (Dema) Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, Dili Asrin Ramdoni di acara Tanya Jawab Cak Ulung bertajuk "Kritik Mahasiswa dan Sopan Santun Ala Istana" yang diselenggarakan Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (1/7).
Menurut Doni, sopan santun memiliki perspektif yang berbeda setiap orang. Sehingga tidak tepat Istana, khususnya Presiden Joko Widodo, meminta mahasiswa untuk menyampaikan kritik dengan cara sopan santun.
"Tolak ukur sopan santun ini sebenarnya di mana? Ini kan satu hal yang sangat subjektif sekali ya. Jadi apa yang saya yakini tentang sopan santun itu belum tentu sama tolak ukurnya sama siapapun. Jadi, ini melebar sekali. Makna sopan santun ini kan satu hal yang tidak bisa kita pukul rata, ini loh bentuk sopan santun," ujar Doni.
Karena kata Doni, kritik sopan santu pun kerap kali bahkan sering kali tidak pernah mendapatkan respon dari pemerintah. Doni pun menyampaikan contoh yang pernah dia ketahui.
"Saya ingin ambil contoh kaya begini. Dari dulu ada seorang warga, dia mengkritisi satu problem yang ada di daerahnya. Jadi waktu itu Surakarta kalau enggak salah. Di Surakarta ada satu PT, PT itu menyebabkan lingkungan di sekitar warganya itu bau, airnya keruh, tidak bagus intinya," kata Doni.
"Terus kalau gak salah ada beberapa warga yang dia itu mengkritik dengan cara tiduran di depan gedung DPRD. Ada juga yang datang bawa pasir pakai ember terus dia mandi menggunakan pasir itu, sikat gigi pakai pasir itu, tetapi apakah kemudian pemerintah menanggapinya? Tidak sama sekali," sambung Doni menjelaskan.
Para mahasiswa pun kata Doni, juga sering menyampaikan kritik kepada pemerintah. Akan tetapi, tidak pernah mendapatkan respon dari pemerintah.
"Nah, yang ingin saya pertanyakan bentuk kesopanan santunan seperti apa lagi gitu loh. Sedangkan kritik etik yang sudah kita lakukan, itu tidak bisa menimbulkan apa-apa, reaksi apa-apa dari pemerintah. Apakah kita melakukan hal yang sama seperti teman-teman UI, agar kita direspon langsung oleh Presiden?" terang Doni.
