Berita

Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin/Repro

Kesehatan

Daerah Penerapan PPKM Darurat Jawa-Bali Dapat Distribusi Vaksin 50 Persen

KAMIS, 01 JULI 2021 | 19:47 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Daerah-daerah yang menerapkan kebijakan Pemberakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat bakal mendapat distribusi vaksin sebanyak 50 persen dari yang tersedia.

Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin mengatakan, 122 kabupaten/kota di Jawa-Bali yang menerapkan PPKM Darurat termasuk daerah yang penularan virusnya masuk kategori level tiga dan empat. Sehingga, diprioritaskan untuk mendapat vaksinasi.

Budi menyatakan, pemerintah melalui Menko Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, yang kini bertindak sebagai Koordinator PPKM Darurat Jawa-Bali, sudah memutuskan akan mengirimkan separuh stok vaksin yang sudah diterima Indonesia.


"Semua vaksin yang kita peroleh 50 persen akan didistribusikan ke kabupaten/kota yang masuk level tiga dan level empat dari laju penularan. Jadi 50 persennya akan ada di sana, sisanya akan dibagi ke seluruh Indonesia," ujar Budi dalam jumpa pers virtual yang disiarkan kanal Youtube Sekretariat Presiden, Kamis (1/7).

Bahkan, lanjut mantan Wakil Menteri BUMN ini, stok vaksin AstraZeneza yang baru diterima Indonesia dari pemerintah Jepang pada hari ini, separuhnya juga akan segera dikirimkan ke daerah-daerah yang menerapkan PPKM Darurat.

Khusus vaksin AstraZeneca, Budi berharap ke depannya pemerintah bisa mendapat sumbangan yang lebih banyak lagi jumlahnya, dari yang sekarang.

Karena kata Budi Indonesia mendapatkan sumbangan vaksin AstraZeneca total sebanyak 2,1 juta. Untuk vaksin AstraZeneca yang dari Jepang, pemerintah mendapat jatah 1,2 juta.

"Tentu saja saya mengharapkan lebih banyak lagi sumbangannya. Untuk batch kali ini (yang dari Jepang) sekitar 998 ribu yang dikirim. Jadi mungkin nanti akan ada batch kedua," demikian Budi.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Perpol Baru Menjelang Sidang Etik Mantan Kapolri

Jumat, 20 November 2026 | 06:33

Ancaman terhadap Prabowo Bisa Makin Masif Pasca UU Perampasan Aset Disahkan

Jumat, 20 November 2026 | 06:02

HSB Investasi Gandeng Aswata, Siapkan Asuransi Dana Nasabah 1 Juta Dolar AS

Jumat, 20 November 2026 | 05:39

PSI Masih Takut-takut Menyerang Prabowo

Jumat, 20 November 2026 | 05:29

Megawati Menolak Tawaran Masuk Pemerintahan: Saya di Luar Saja

Jumat, 20 November 2026 | 05:03

Kemnaker Bangun Pusat Talenta Disabilitas

Jumat, 20 November 2026 | 04:44

IDCEC Ungkap Potensi Industri Data Center Di Indonesia

Jumat, 20 November 2026 | 04:14

Diduga Ada Titipan Politik di Balik Mandeknya Eksekusi Silfester Matutina

Jumat, 20 November 2026 | 04:03

TMP Gelar Baksos di Kampung Nelayan Cilincing

Jumat, 20 November 2026 | 03:45

Sekolah Swasta Gratis Dipastikan Tanpa Diskriminasi

Jumat, 20 November 2026 | 03:27

Selengkapnya