Musyarawah Nasional (Munas) VIII Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia yang digelar di Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra) akan dibuka langsung oleh Presiden Jokowi pada sore ini, Rabu (30/6).
Seiring kedatangan Jokowi ke Sultra tersebut, Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) menitipkan catatan kecil kepada Jokowi tentang kondisi yang terjadi di Sultra berdasarkan amatan mereka.
Fungsionaris DPP KNPI, Amar Maruf mengurai bahwa titipan catatan itu berkaitan dengan penambang ilegal dan penambang yang tidak membayar kewajiban pajak yang terjadi di Sultra.
"Jika tidak bisa ditangkap mohon untuk lebih dirapihkan. Di tempat bapak (Jokowi) membuka kegiatan kayaknya agak ramai nanti itu," ujarnya kepada wartawan.
Wasekjen PB HMI itu memberi contoh dugaan korupsi izin pertambangan yang menyeret dua anak buah Gubernur Sultra Ali Mazi.
Mereka adalah Y, mantan Kepala Bidang (Kabid) Mineral dan Batubara (Minerba) Dinas ESDM Sultra yang saat ini menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas (Kadis) Dinas Pemuda dan Olah Raga (Dispora) Provinsi Sulawesi Tenggara.
Sementara tersangka kedua adalah mantan Pelaksana tugas Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sultra ( Kadis ESDM Sultra), B.
Saat ini keduanya memang sudah dimasukkan ke penjara, namun Amar Maruf meminta agar kasus tersebut diusut hingga ke akar.
"Penegak hukum jangan setengah-setengah kalau menangkap, cari sampai ke akar-akarnya, tidak ada api tanpa asap,†ujarnya.
Kedua, dia meminta agar, Provinsi Kepulauan Buton, Konawe Timur, dan Konawe Timur Laut segera dimekarkan untuk kesejahteraan masyarakat.
"Jangan hanya nikelnya yang disuka, sekali-kali dikasihlah pula menteri untuk Sultra, sekalian pengusaha ;okal tolong diperhatikan juga Pak " tuturnya.
Sebagai pemuda yang berasal dari Sultra, Amar Maruf memastikan dirinya tidak menolak kedatangan Jokowi. Hanya saja, dia ingin catatan ini diperhatikan secara seksama.
"Izin menitipkan beberapa catatan kecil itu kiranya bisa dipertimbangkan," pungkasnya.
