Ilustrasi Pemilihan umum/Net
Wacana jabatan presiden tiga periode terus disorot oleh berbagai kalangan. Gagasan agar Presiden Joko Widodo melanjutkan kekuasannya bersama Prabowo Subianto dikembangkan Direktur Indo Barometer M. Qodari.
Menurut Direktur Riset Indonesian Presidential Studies (IPS) Arman Salam, boleh saja M. Qodari berpendapat bahwa bila Jokowi menjabat tiga periode dan dipasangkan dengan Prabowo maka persoalan polarisasi di tengah masyarakat dapat diselesaikan.
Namun demikian, menurut Arman, hal yang perlu diingat adalah bahwa dalam kontestasi polirik wajar terjadi polarisasi di tengah masyarakat. Karena bagaimana pun juga akan ada beberapa pandangan yang berbeda mengenai kriteria pemimpin yang ideal.
Justru karena itu, untuk menemukan pemimpin ideal, gagasan setiap kandidat perlu ditelanjangi.
"Agar publik bisa tahu benar kelebihan dan kekurangan masing masing calon. Sehingga masyarakat tidak salah pilih seperti apa tipe pemimpinnya ke depan," demikian kata Arman kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Selasa malam (29/6).
Arman menjelaskan, tidak perlu ada kekhawatiran akan terjadi polarisasi. Ia meyakini pemimpin pengganti Jokowi akan meneruskan program yang baik.
Dalam pandangannya, di setiap negara demokrasi jika publik disuguhkan calon yang dianggap super power, maka publik akan mengangap tidak sehat bagi pertumbuhan demokrasi itu sendiri.
"Masyarakat akan memandang berbahaya dalam prikehidupan, karena mengunci ruang gerak kelompok yang anti Jokowi, seakan kekuasaan itu hanya ditentukan oleh segelintir orang atau kelompok," urai Arman.
Lebih lanjut Arman mengungkapkan bahwa hasil risetnya pada April 2021, hanya sekitar 20an persen masyarakat yang setuju dengan wacana jabatan presiden ditambah menjadi tiga periode.
"Kalau kita melihat hasil survei karena mayoritas publik tidak menginginkan Jokowi tiga periode," tutup Arman.
Wacana presiden 3 periode disuarakan oleh Direktur Eksekutif Indo Barometer, M. Qodari.
Argumentasi Qodari dengan majunya Jokowi didampingi Prabowo maka potensi kerasnya polarisasi masyarakat tidak akan terjadi lagi.
Selain itu, dalam pandangan Qodari tidak akan ada lagi pembelahan cebong kampret seperti pada Pilpres 2019 lalu.
