Presiden Joko Widodo disarankan berkomunikasi intensif dengan seluruh kepala daerah terkait penanganan pandemi virus corona baru (Covid-19).
Direktur Eksekutif Surveylink Indonesia (Sulindo) Wempy Hadir mengatakan, keputusan Gubernur Jawa Tengah yang meminta kepala daerah di daerahnya melakukan lockdown sebanyak-banyaknya adalah bentuk pemimpin yang menguasai daerah pimpinannya.
Menurut Wempy, Jokowi tak cukup menyuarakan rencana pemberlakukan PPKM darurat.
"Dalam situasi sulit seperti saat ini Jokowi sebagai Presiden harus berkomunikasi langsung dengan para kepala daerah, bagaimana kondisinya dan cara penanganannya pasrahkan ke kepala daerah, mereka yang tahu kondisi riilnya," demikian kata Wempy Hadir saat berbincang dengan
Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (30/6).
Ia mengingatkan, jangan sampai kejadian dengan Anies yang berbeda pendapat soal cara menangani pandemi kembali terjadi.
Saat itu, bacaan Wempy, Anies akan memberlakukan lockdown untuk menekan penyebaran Covid-19. Sedangkan sikap tidak setuju Jokowi nampak dari langkah Menko Kemaritiman dna Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang melakukan pertemuan dengan Anies.
Usia bertemu, kebijakan
lockdown berubah menjadi Pembatasan sosial berskala besar (PSBB).
"Cara semacam ini kurang tepat seperti ada hambatan komunikasi, ini tidak baik untuk pola penanganan Covid-19 yang hari ini kasusnya terus menggila," tandas Wempy.
Data kasus hingga Selasa (29/6) kasus aktif sudah menyentuh 228.835 kasus, bertambah 10.359.
Sedangkan kasus harian bertambah 20.467 kasus, total sejak awal pandemi 2.156.465.
Angka kematian akibat terjangkit Covid-19 sebanyak 58.024 orang.
