Berita

Ketua Dewan Pembina Pusat Studi Politik dan Keamanan (Puspolkam) Indonesia, Firman Jaya Daeli/Net

Politik

Firman Jaya Daeli: Presiden 3 Periode Merusak Sirkulasi Pendidikan Kader Kepemimpinan Nasional

SELASA, 29 JUNI 2021 | 18:25 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Wacana penambahan masa jabatan Presiden menjadi tiga periode diyakini akan mendapatkan perlawanan dari partai politik di Parlemen. Pasalnya, hal itu akan merusak sirkulasi kaderisasi parpol untuk kepemimpinan nasional.

Demikian disampaikan Ketua Dewan Pembina Pusat Studi Politik dan Keamanan (Puspolkam) Indonesia, Firman Jaya Daeli saat menjadi narasumber diskusi virtual Obrolan Bareng Bang Ruslan bertajuk "Halal-Haram Jokowi 3 Periode", Selasa (29/6).

"Tentu parpol menyiapkan formasi kepemimpinan nasional. Maka pasti ada perlawanan kultural secara diam-diam dari parpol," ujar Firman.


Selain itu, Firman juga menyebutkan jabatan Presiden tiga periode tidak memiliki akar legitimasi, sebab dalam konstitusi sudah jelas ada pembatasan masa jabatan Presiden.

"Tiga periode itu tidak memiliki akar basis legitimasi, kita harus menghormati agenda reformasi yang digulirkan oleh rakyat," kata politisi senior PD Perjuangan itu.

Atas dasar itu, Firman meyakini bahwa partai-partai politik yang ada di Parlemen akan menolak wacana penambahan masa jabatan Presiden menjadi tiga periode.

"Saya yakin seyakin-yakinnya, Jokowi sendiri juga sudah menolak ya. Kalau politik praktis mungkin susah di Parlemen menyetujui ini, akan merusak sirkulasi pendidikan kader kepemimpinan nasional," ucapnya.

Selain Firman, turut hadir sebagai narasumber dalam diskusi daring yang diselenggarakan Kantor Berita Politik RMOL, yakni Ketua Umum Jokowi Mania (JoMan), Immanuel Ebenezer, dan aktivis demokrasi, Firman Tendry.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Aliran Bantuan ke Aceh

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:08

Korban Bencana di Jabar Lebih Butuh Perhatian Dedi Mulyadi

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:44

Bangun Jembatan Harapan

Minggu, 07 Desember 2025 | 02:46

UPDATE

UNJ Gelar Diskusi dan Galang Donasi Kemanusiaan untuk Sumatera

Selasa, 16 Desember 2025 | 12:10

Skandal Sertifikasi K3: KPK Panggil Irjen Kemnaker, Total Aliran Dana Rp81 Miliar

Selasa, 16 Desember 2025 | 12:04

KPU Raih Lembaga Terinformatif dari Komisi Informasi

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:41

Dipimpin Ferry Juliantono, Kemenkop Masuk 10 Besar Badan Publik Informatif

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:13

KPK Janji Usut Anggota Komisi XI DPR Lain dalam Kasus Dana CSR BI-OJK

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:12

Harga Minyak Turun Dipicu Melemahnya Data Ekonomi China

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:03

Kritik “Wisata Bencana”, Prabowo Tak Ingin Menteri Kabinet Cuma Gemar Bersolek

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:56

Din Syamsuddin Dorong UMJ jadi Universitas Kelas Dunia di Usia 70 Tahun

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:54

Tentang Natal Bersama, Wamenag Ingatkan Itu Perayaan Umat Kristiani Kemenag Bukan Lintas Agama

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:46

Dolar AS Melemah di Tengah Pekan Krusial Bank Sentral

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:33

Selengkapnya