Berita

Perdana Menteri Australia Barat Mark McGowan/Net

Dunia

Situasi Mengkhawatirkan, Australia Barat Perketat Kontrol Perbatasan

SENIN, 28 JUNI 2021 | 09:08 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Australia Barat telah memperketat kontrol perbatasannya dengan beberapa negara bagian, merujuk pada situasi wabah Covid-19 yang mengkhawatirkan di negara-negara bagian timur.

Keputusan tersebut disampaikan Perdana Menteri Australia Barat Mark McGowan dalam sebuah pernyataan pada Minggu (27/6) waktu setempat.

Dia mengatakan bahwa negara bagian akan meningkatkan pembatasan kontrol perbatasannya di Queensland, Northern Territory dan ACT mulai hari Minggu pukul 18.00 waktu setempat.


Dia juga mengatakan mereka yang bepergian ke Perth perlu diuji dan dikarantina selama 14 hari.

"Situasinya sangat mengkhawatirkan di seluruh negeri dengan NSW yang paling memprihatinkan," kata McGowan, seperti dikutip dari 9News.

"Sebagai akibat dari situasi yang memburuk, kami meningkatkan kontrol perbatasan kami untuk melakukan segala yang kami bisa lakukan untuk melindungi negara kami," ujarnya.

McGowan mengatakan, dengan pembatasan tersebut nantinya Queensland, Northern Territory dan ACT akan bergabung dengan Victoria pada status 'pengaturan risiko rendah'.

"Saya tahu perubahan langsung ini akan menyebabkan gangguan yang signifikan bagi banyak orang, terutama liburan sekolah. Tapi kami tidak bisa mengambil risiko," katanya.

"Perubahan pada pengaturan perbatasan kami adalah respons yang aman dan masuk akal terhadap wabah yang mengkhawatirkan yang kami lihat di timur," lanjut McGowan.

McGowan memperingatkan Jika situasi memburuk dalam beberapa jam dan hari mendatang, dia tidak akan menghindar dari penguncian negara.

"Lockdown dan pembatasan bukan strategi jangka panjang, (tapi) vaksinasi," katanya.

New South Wales pada Minggu (27/6) mencatat 30 kasus komunitas baru Covid-19 saat Greater Sydney dan sekitarnya memulai hari pertama penguncian mereka.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya