Berita

Pakar politik dan hukum Universitas Nasional (Unas) Saiful Anam/Net

Politik

BEM UI Dipanggil Rektorat, Pengamat: Di Mana Kebebasan Akademik Kampus?

SENIN, 28 JUNI 2021 | 07:23 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Kritik Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) terhadap Presiden Joko Widodo yang berujung pemanggilan oleh pihak rektorat merupakan tanda kampus telah terkooptasi untuk selalu mengikuti ayunan pemerintah.

Menurut pakar politik dan hukum Universitas Nasional (Unas) Saiful Anam pemanggilan itu sangat berlebihan. Apalagi, salah satu fungsi kampus adalah agent of change dan social control.

“Kalau kemudian memberikan kritik lalu berujung pemanggilan? Di mana kebebasan akademik kampus yang selama ini menjadi tulang punggung untuk mengaspirasikan rakyat dan bahkan telah menjadi pilar dalam negara hukum demokratis," kata Saiful kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (28/6).


Baginya, jika mahasiswa hanya memberikan predikat "The King of Lip Service" kepada Presiden Jokowi yang berujung mendapatkan panggilan, maka semakin jelas di mana posisi kampus saat ini.

"Kampus seperti terkooptasi untuk selalu ikut ayunan pemerintah, sehingga dinamika kebebasan akademik mulai runtuh pasca rezim kekuasaan yang mengarah ke otoriterianisme," katanya.

Saiful curiga semua itu berkaitan dengan kebijakan presiden ikut menentukan rektor terhadap perguruan tinggi negeri di Indonesia.

“Apakah ini tujuan rektor dibawah dan ditentukan langsung oleh Presiden? Agar lalu apabila ada perbedaan maka langsung dilakukan pemanggilan?” tutupnya.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

DJP Blokir Rekening 57 Penunggak Pajak, Nilainya Tembus Rp80 Miliar

Sabtu, 04 Juli 2026 | 12:08

Rakernas Haji Bahas Dua PR Besar: Kesehatan Jemaah dan Layanan Mina

Sabtu, 04 Juli 2026 | 11:58

MUI: LGBT dan Koruptor Itu Pelanggar HAM Berat!

Sabtu, 04 Juli 2026 | 11:51

Komisi XIII DPR Dukung Prabowo Terbitkan Perpres Tata Kelola Koperasi Merah Putih

Sabtu, 04 Juli 2026 | 11:32

Kondisi Korban Penyekapan Mau Print Membaik, Namun Trauma Masih Membekas

Sabtu, 04 Juli 2026 | 11:13

Komisi XIII DPR Soroti Dugaan Tambang Tanpa AMDAL: Ini Negara Apa?

Sabtu, 04 Juli 2026 | 10:57

Harga Emas Antam Terbang Rp19.000 di Akhir Pekan, Satu Gram Jadi Rp2,67 Juta

Sabtu, 04 Juli 2026 | 10:35

IHSG Sepekan Melemah, Nilai Transaksi Anjlok Hampir 36 Persen

Sabtu, 04 Juli 2026 | 10:33

Skema Modal BPR Lebih Fleksibel, OJK Tegaskan Sanksi bagi Pelanggar

Sabtu, 04 Juli 2026 | 09:57

Kapolda Metro Jaya Bentuk Tim Terpadu Tangani Kasus Penyekapan Karyawan Mau Print

Sabtu, 04 Juli 2026 | 09:42

Selengkapnya