Berita

Meme kritikan pada Presiden Jokowi yang diunggah BEM UI/Net

Politik

BEM UI Dipanggil Rektorat Karena Kritik Jokowi, Fahri Hamzah: Rupanya Mental Orba Pindah Ke Rektorat UI

SENIN, 28 JUNI 2021 | 01:48 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Pemanggilan Badan Eksekutif Universitas Indonesia oleh pihak Rektorat karena unggahan meme dan kritikan BEM UI kepada Presiden Jokowi disorot oleh Fahri Hamzah.

Politisi yang juga Wakil Ketua Umum Partai Gelora itu angkat bicara melalui laman Twitter pribadinya, Minggu (27/6).

Fahri bercerita, saat kuliah di Universitas Indonesia pada tahun 1994 dirinya dan dua temannya yang menjadi wartawan kampus harus dipanggil oleh pihak rektorat.


Sebabnya, Fahri membuat berita yang berisi kritikan terhadap pembangunan gedung Rektorat yang megah. Bahkan saat itu, cerita Fahri korannya akhirnya dibredel oleh Rektorat.

"Tahun 1994 aku dan teman2 mahasiswa wartawan koran kampus #WartaUI menulis headline “Kritik Pembangunan Rektorat UI yang Megah”. Kami dipanggil dan Koran kami dibredel di era Orba," demikian cuitan Fahri, Minggu (27/6).

Fahri menjelaskan bahwa beberapa tahun kemudian akhirnya orde baru yang dipimpin Presiden Soeharto selama 32 tahun lebih tumbang.

"Tahun 1998 Orba tumbang. Rupanya mental orba pindah ke Rektorat UI mengancam mahasiswa. Malu ah!" demikian cuitan Fahri.

Dalam unggahan sebelumnya, BEM UI menyebut Presiden Joko Widodo adalah presiden yang suka mengobral janji manis.

"Jokowi kerap kali mengobral janji manisnya, tetapi realitanya sering kali juga tak selaras. Katanya begini, faktanya begitu," tulis akun @BEMUI_Official dikutip redaksi, Minggu (27/6).

Beberapa hal yang disinggung BEM UI di antaranya soal Revisi UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), janji penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kerinduan didemo mahasiswa, serta beberapa lainnya.

"Semua mengindikasikan bahwa perkataan yang dilontarkan tidak lebih dari sekadar bentuk 'lip service' semata. Berhenti membual, rakyat sudah mual!" kritik BEM UI.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

DJP Blokir Rekening 57 Penunggak Pajak, Nilainya Tembus Rp80 Miliar

Sabtu, 04 Juli 2026 | 12:08

Rakernas Haji Bahas Dua PR Besar: Kesehatan Jemaah dan Layanan Mina

Sabtu, 04 Juli 2026 | 11:58

MUI: LGBT dan Koruptor Itu Pelanggar HAM Berat!

Sabtu, 04 Juli 2026 | 11:51

Komisi XIII DPR Dukung Prabowo Terbitkan Perpres Tata Kelola Koperasi Merah Putih

Sabtu, 04 Juli 2026 | 11:32

Kondisi Korban Penyekapan Mau Print Membaik, Namun Trauma Masih Membekas

Sabtu, 04 Juli 2026 | 11:13

Komisi XIII DPR Soroti Dugaan Tambang Tanpa AMDAL: Ini Negara Apa?

Sabtu, 04 Juli 2026 | 10:57

Harga Emas Antam Terbang Rp19.000 di Akhir Pekan, Satu Gram Jadi Rp2,67 Juta

Sabtu, 04 Juli 2026 | 10:35

IHSG Sepekan Melemah, Nilai Transaksi Anjlok Hampir 36 Persen

Sabtu, 04 Juli 2026 | 10:33

Skema Modal BPR Lebih Fleksibel, OJK Tegaskan Sanksi bagi Pelanggar

Sabtu, 04 Juli 2026 | 09:57

Kapolda Metro Jaya Bentuk Tim Terpadu Tangani Kasus Penyekapan Karyawan Mau Print

Sabtu, 04 Juli 2026 | 09:42

Selengkapnya