Berita

Ketua Tim Peduli Covid-19 MUI, Ikhsan Abdullah/Net

Politik

PANDEMI COVID-19

Makin Mencekam, MUI Usul Tutup Pintu Keluar Masuk Indonesia Selama 14 Hari

SABTU, 26 JUNI 2021 | 14:59 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengusulkan agar selama kurun waktu 14 hari atau dua pekan semua akses masuk Indonesia baik jalur udara, darat, maupun laut ditutup sementara.

Usulan itu disampaikan Ketua Tim Peduli Covid-19 MUI, Ikhsan Abdullah, antara lain untuk menekan laju penularan Covid-19 di Tanah Air yang belakangan ini semakin mengkhawatirkan.

"Tutup saja arus orang masuk dan keluar di embarkasi seluruh bandara dan pelabuhan laut, ya 14 hari apa sih maknanya, ketimbang kita ini enggak berhasil-berhasil, gak landai-landai covid-nya terus meningkat," ujar Ikhsan dalam sebuah diskusi daring bertajuk "Solidaritas Melawan Pandemi", Sabtu (26/6).


Ikhsan berharap usulannya ini disambut dengan baik oleh semua pihak. Menurutnya, selama 14 hari semua pihak harus komitmen lantaran lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia sudah menjadi perhatian dunia setelah India.

"Semoga teman-teman di sini sepakat ya, kita harus merelakan perjuangan untuk menutup diri selama 14 hari, untuk tidak keluar atau masukin orang ke Indonesia. Ini sudah berbahaya, dan kita sudah mendapatkan cap tertinggi penularan Covid-19 di dunia setelah India," tuturnya.

Ikhsan juga menyebut ketika lonjakan kasus Covid-19 terus meningkat perekonomian nasional juga secara otomatis terdampak. Karena itu, dia mengusulkan untuk menutup semua pintu keluar masuk Indonesia.  

"Nah ini kan sudah tidak baik segala macam, ekonomi dan tempat wisata mati semua nantinya. Saya dengar Amerika sudah memberikan travel warning bagi turis mereka ke Indonesia. Arab juga tidak belum membuka akses bagi warga negara Indonesia untuk melaksanakan umrah nanti. Ini saya kira persoalan," ucapnya.

"Saya dari MUI sangat berharap sekali langkah-langkah yang konkret, sistemik yang kita lakukan bersama-sama," demikian Ikhsan.

Turut hadir sejumlah narasumber antara lain Ketua Umum PB IDI, Daeng M. Faqih, Direktur Riset Populi Center, Usep Saepul Ahyar, dan pengamat kebijakan Publik dari UGM, Satria Aji Imawan.

Populer

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

UPDATE

Jangkau Jutaan Rakyat, Pelaksanaan Program Prabowo Harus Terus Dijaga

Kamis, 22 Oktober 2026 | 22:18

PT Timah Amankan Fasilitas Kredit Rp4 Triliun dari Bank Mandiri

Kamis, 22 Oktober 2026 | 22:10

Kadin Dukung Opsi Bahlil Setop Ekspor Gas ke Negara Tetangga

Kamis, 22 Oktober 2026 | 22:00

Natalius Pigai: HAM Terus Lahir dalam Relasi Sosial di Desa dan Kampung

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:45

Api Gunung Lawu Belum Padam, 500 Hektare Lahan Terbakar

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:39

OJK Salurkan Kredit Rp53 Triliun ke 2.100 Penerima dalam 3 Bulan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:29

Kabut Asap Makin Mengkhawatirkan, 333 Ribu Warga Terserang ISPA

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:08

Pengamat: Aksi Korporasi Haji Isam Akuisisi Saham BYAN Sejalan Konstitusi

Kamis, 22 Oktober 2026 | 21:04

KPK Dalami Keterlibatan Pejabat Kementerian PU dalam Kasus BBPJN Sumut

Kamis, 22 Oktober 2026 | 20:47

Semangat Sinergi untuk Keadilan Warnai Rangkaian Hari Bakti ke-2 Kemenko Kumham Imipas

Kamis, 22 Oktober 2026 | 20:41

Selengkapnya