Berita

Perdana Menteri Prayut Chan o-cha /Net

Dunia

Pelaku Bisnis Thailand Kecewa Pemerintah Tidak Pilih Opsi Lockdown Total Kota Bangkok

SABTU, 26 JUNI 2021 | 13:35 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Federasi Industri Thailand (FTI) mengaku kecewa dengan keputusan pemerintah yabg tidak memilih opsi untuk mengunci total Kota Bangkok, dan hanya memerintahkan penutupan kamp konstruksi yabg menjadi klaster selama satu bulan.

FTI meragukan apakah langkah terbaru yang diumumkan Perdana Menteri Prayut Chan o-cha itu akan cukup kuat untuk menghentikan penyebaran virus.

Ketua FTI Supant Mongkolsuthree, mengatakan bahwa dirinya khawatir tindakan baru itu tidak akan mengurangi tingkat infeksi, sehingga situasi tidak berubah.


"Satu-satunya hal yang dapat dilakukan orang sekarang adalah merawat diri mereka sendiri dengan lebih baik," katanya, seperti dikutip dari Bangkok Post, Sabtu (26/6).

"Kami harus mengakui menutup kamp konstruksi tidak akan menyelesaikan masalah sampai ke akarnya," kata Supant.

"Upaya yang paling krusial saat ini adalah mempercepat vaksinasi massal kepada masyarakat," lanjutnya.

Namun demikian, mengingat ekonomi yang terguncang, dia mengerti mengapa pemerintah membuat pilihan untuk tidak mengunci Bangkok.

Selain FTI, kelompok bisnis lain menyuarakan keprihatinan atas ketidakmampuan untuk mengendalikan gelombang ketiga, yang dimulai pada bulan April.

Chamnan Srisawat, presiden Dewan Pariwisata Thailand mengatakan bahwa dengan situasi Bangkok seperti saat ini, penguncian ketat tak bisa dihindarkan.

"Ini adalah situasi kritis dengan kasus harian yang melonjak dan kekurangan tempat tidur rumah sakit untuk pasien Covid di Bangkok. Diperlukan penguncian yang ketat, mirip dengan apa yang digunakan selama gelombang pertama tahun lalu untuk membantu meratakan kurva," ujarnya.

Dia mengatakan bisnis pariwisata menderita karena setiap kegiatan pariwisata, terutama di Bangkok, terhenti tanpa batas di tengah gelombang baru.

"Pemerintah harus menerapkan prosedur penguncian yang tegas, menggunakan komunikasi yang jelas untuk menahan virus agar mendapatkan hasil yang efektif dalam waktu sesingkat mungkin," kata Chamnan.

Dia juga mengatakan bahwa vaksinasi massal perlu terus dilakukan karena itu mengarah pada momentum positif, sementara pemerintah harus aktif menemukan klaster berisiko tinggi di pabrik dan kamp konstruksi.

Chamnan mengatakan operator yang terkena dampak perintah penutupan perlu mengakses bantuan keuangan, seperti menggunakan Dana Jaminan Sosial untuk membayar 62 persen dari gaji bulanan 15.000 baht untuk menebus kerugian dari penghentian sementara kegiatan ekonomi.

Sementara Konfederasi Pengusaha Perdagangan dan Industri Thailand (EconThai) ingin pemerintah memberlakukan penguncian untuk seluruh Bangkok selama tujuh hari, mereka percaya itu akan baik untuk kesehatan masyarakat dan ekonomi dalam jangka panjang.

Wakil ketua EconThai, Tanit Sorat mengatakan pemerintah harus mendengarkan dokter dan personel rumah sakit, yang mengatakan mereka tidak mampu menangani peningkatan infeksi.

"Memang benar penguncian akan menyebabkan kerusakan lebih lanjut pada ekonomi, tetapi itu akan memungkinkan pemerintah mengendalikan infeksi," katanya.

Asosiasi ritel dan jasa juga mengeluarkan pernyataan bersama yabg isinya mengatakan bahwa penguncian saja tidak akan cukup.

Sebuah rencana aksi untuk menahan infeksi dan langkah-langkah perbaikan untuk membantu usaha kecil, seperti subsidi air dan tagihan listrik selama tiga bulan, subsidi pembayaran bersama untuk mempertahankan staf dan kompensasi untuk pendapatan yang hilang dari wabah sangat dibutuhkan, kata asosiasi tersebut.

"Jika tindakan penguncian harus diterapkan untuk mengekang infeksi, penguncian harus diterapkan hanya ke Bangkok dan provinsi sekitarnya," kata kelompok itu.

Pornnarit Chuanchaisit, presiden Asosiasi Real Estat Thailand, mengatakan meningkatnya jumlah infeksi harian menciptakan persepsi negatif bagi pasar properti.

"Beberapa orang di Bangkok berpikir untuk pindah sementara ke provinsi lain," katanya.

"Gelombang ketiga yang berkepanjangan lebih negatif untuk sektor properti daripada dua gelombang pertama tahun lalu. Lockdown tidak akan berdampak besar pada pasar properti karena sudah lesu," ungkapnya.

Therdsak Thaveeteeratham, wakil presiden eksekutif Asia Plus Securities, mengatakan masih ada ketidakpastian tentang apakah pemerintah akan mengumumkan penguncian Bangkok karena akan memberikan pukulan berat bagi pemulihan ekonomi dan dapat mendorong pekerja ke provinsi lain, memperburuk penyebaran di daerah tersebut.

"Meskipun biayanya besar, jika pemerintah tidak memberlakukan penguncian sekarang, kesehatan masyarakat negara itu berisiko," kata Therdsak.

"Rumah sakit mungkin tidak memiliki cukup tempat tidur untuk menampung pasien Covid. Kegagalan untuk memberlakukan penguncian sekarang dapat menunda pembukaan kembali kota sepenuhnya," ujarnya.

Dia juga mengatakan bahwa distribusi vaksin yang tertunda adalah faktor lain yang membatasi pengendalian pandemi. Pemerintah harus mempercepat peluncuran vaksin dan menyuntik populasi secepat mungkin.

Therdsak memperkirakan iklim investasi minggu depan menjadi negatif karena meningkatnya kekhawatiran bahwa peningkatan infeksi di Bangkok dapat mempengaruhi pemulihan ekonomi.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

KPK Usut Pemberian Rp3 Miliar dari Satori ke Rajiv Nasdem

Selasa, 30 Desember 2025 | 16:08

Rasio Polisi dan Masyarakat Tahun 2025 1:606

Selasa, 30 Desember 2025 | 16:02

Tilang Elektronik Efektif Tekan Pelanggaran dan Pungli Sepanjang 2025

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:58

Pimpinan DPR Bakal Bergantian Ngantor di Aceh Kawal Pemulihan

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:47

Menag dan Menko PMK Soroti Peran Strategis Pendidikan Islam

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:45

Jubir KPK: Tambang Dikelola Swasta Tak Masuk Lingkup Keuangan Negara

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:37

Posko Kesehatan BNI Hadir Mendukung Pemulihan Warga Terdampak Banjir Bandang Aceh

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:32

Berikut Kesimpulan Rakor Pemulihan Pascabencana DPR dan Pemerintah

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:27

SP3 Korupsi IUP Nikel di Konawe Utara Diterbitkan di Era Nawawi Pomolango

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:10

Trump ancam Hamas dan Iran usai Bertemu Netanyahu

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:04

Selengkapnya