Berita

Perdana Menteri Prayut Chan o-cha /Net

Dunia

Pelaku Bisnis Thailand Kecewa Pemerintah Tidak Pilih Opsi Lockdown Total Kota Bangkok

SABTU, 26 JUNI 2021 | 13:35 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Federasi Industri Thailand (FTI) mengaku kecewa dengan keputusan pemerintah yabg tidak memilih opsi untuk mengunci total Kota Bangkok, dan hanya memerintahkan penutupan kamp konstruksi yabg menjadi klaster selama satu bulan.

FTI meragukan apakah langkah terbaru yang diumumkan Perdana Menteri Prayut Chan o-cha itu akan cukup kuat untuk menghentikan penyebaran virus.

Ketua FTI Supant Mongkolsuthree, mengatakan bahwa dirinya khawatir tindakan baru itu tidak akan mengurangi tingkat infeksi, sehingga situasi tidak berubah.


"Satu-satunya hal yang dapat dilakukan orang sekarang adalah merawat diri mereka sendiri dengan lebih baik," katanya, seperti dikutip dari Bangkok Post, Sabtu (26/6).

"Kami harus mengakui menutup kamp konstruksi tidak akan menyelesaikan masalah sampai ke akarnya," kata Supant.

"Upaya yang paling krusial saat ini adalah mempercepat vaksinasi massal kepada masyarakat," lanjutnya.

Namun demikian, mengingat ekonomi yang terguncang, dia mengerti mengapa pemerintah membuat pilihan untuk tidak mengunci Bangkok.

Selain FTI, kelompok bisnis lain menyuarakan keprihatinan atas ketidakmampuan untuk mengendalikan gelombang ketiga, yang dimulai pada bulan April.

Chamnan Srisawat, presiden Dewan Pariwisata Thailand mengatakan bahwa dengan situasi Bangkok seperti saat ini, penguncian ketat tak bisa dihindarkan.

"Ini adalah situasi kritis dengan kasus harian yang melonjak dan kekurangan tempat tidur rumah sakit untuk pasien Covid di Bangkok. Diperlukan penguncian yang ketat, mirip dengan apa yang digunakan selama gelombang pertama tahun lalu untuk membantu meratakan kurva," ujarnya.

Dia mengatakan bisnis pariwisata menderita karena setiap kegiatan pariwisata, terutama di Bangkok, terhenti tanpa batas di tengah gelombang baru.

"Pemerintah harus menerapkan prosedur penguncian yang tegas, menggunakan komunikasi yang jelas untuk menahan virus agar mendapatkan hasil yang efektif dalam waktu sesingkat mungkin," kata Chamnan.

Dia juga mengatakan bahwa vaksinasi massal perlu terus dilakukan karena itu mengarah pada momentum positif, sementara pemerintah harus aktif menemukan klaster berisiko tinggi di pabrik dan kamp konstruksi.

Chamnan mengatakan operator yang terkena dampak perintah penutupan perlu mengakses bantuan keuangan, seperti menggunakan Dana Jaminan Sosial untuk membayar 62 persen dari gaji bulanan 15.000 baht untuk menebus kerugian dari penghentian sementara kegiatan ekonomi.

Sementara Konfederasi Pengusaha Perdagangan dan Industri Thailand (EconThai) ingin pemerintah memberlakukan penguncian untuk seluruh Bangkok selama tujuh hari, mereka percaya itu akan baik untuk kesehatan masyarakat dan ekonomi dalam jangka panjang.

Wakil ketua EconThai, Tanit Sorat mengatakan pemerintah harus mendengarkan dokter dan personel rumah sakit, yang mengatakan mereka tidak mampu menangani peningkatan infeksi.

"Memang benar penguncian akan menyebabkan kerusakan lebih lanjut pada ekonomi, tetapi itu akan memungkinkan pemerintah mengendalikan infeksi," katanya.

Asosiasi ritel dan jasa juga mengeluarkan pernyataan bersama yabg isinya mengatakan bahwa penguncian saja tidak akan cukup.

Sebuah rencana aksi untuk menahan infeksi dan langkah-langkah perbaikan untuk membantu usaha kecil, seperti subsidi air dan tagihan listrik selama tiga bulan, subsidi pembayaran bersama untuk mempertahankan staf dan kompensasi untuk pendapatan yang hilang dari wabah sangat dibutuhkan, kata asosiasi tersebut.

"Jika tindakan penguncian harus diterapkan untuk mengekang infeksi, penguncian harus diterapkan hanya ke Bangkok dan provinsi sekitarnya," kata kelompok itu.

Pornnarit Chuanchaisit, presiden Asosiasi Real Estat Thailand, mengatakan meningkatnya jumlah infeksi harian menciptakan persepsi negatif bagi pasar properti.

"Beberapa orang di Bangkok berpikir untuk pindah sementara ke provinsi lain," katanya.

"Gelombang ketiga yang berkepanjangan lebih negatif untuk sektor properti daripada dua gelombang pertama tahun lalu. Lockdown tidak akan berdampak besar pada pasar properti karena sudah lesu," ungkapnya.

Therdsak Thaveeteeratham, wakil presiden eksekutif Asia Plus Securities, mengatakan masih ada ketidakpastian tentang apakah pemerintah akan mengumumkan penguncian Bangkok karena akan memberikan pukulan berat bagi pemulihan ekonomi dan dapat mendorong pekerja ke provinsi lain, memperburuk penyebaran di daerah tersebut.

"Meskipun biayanya besar, jika pemerintah tidak memberlakukan penguncian sekarang, kesehatan masyarakat negara itu berisiko," kata Therdsak.

"Rumah sakit mungkin tidak memiliki cukup tempat tidur untuk menampung pasien Covid. Kegagalan untuk memberlakukan penguncian sekarang dapat menunda pembukaan kembali kota sepenuhnya," ujarnya.

Dia juga mengatakan bahwa distribusi vaksin yang tertunda adalah faktor lain yang membatasi pengendalian pandemi. Pemerintah harus mempercepat peluncuran vaksin dan menyuntik populasi secepat mungkin.

Therdsak memperkirakan iklim investasi minggu depan menjadi negatif karena meningkatnya kekhawatiran bahwa peningkatan infeksi di Bangkok dapat mempengaruhi pemulihan ekonomi.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Prabowo Kumpulkan Petinggi Militer

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:25

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

UPDATE

Pajak Karbon Motor Bensin Bisa Tekan Emisi dan Ketergantungan Impor BBM

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 14:25

Istana Sampaikan Duka Cita atas Gempa NTT, Gerak Cepat Lakukan Penanganan

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 14:19

Gempa NTT: Gudang Bulog Hancur, Manggarai Butuh 30 Ton Beras

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 14:02

Akses Jalan Rusak, Komisi V DPR Minta Evakuasi Via Udara Jangkau Korban Gempa NTT

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 14:00

Gempa NTT, Komisi V DPR Minta BMKG-Basarnas Konsolidasikan Bantuan SAR dari Provinsi Terdekat

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 13:55

Persiapan HUT ke-81 RI di Istana Merdeka Capai 99 Persen

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 13:52

Update Gempa NTT: 14 Warga Meninggal Dunia

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 13:41

Purbaya Sebut Dana Transfer ke Daerah Naik Jadi Rp735 Triliun Tahun Depan

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 13:38

Komisi V DPR Minta BMKG Aktif Update Situasi Gempa NTT

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 13:32

Terkuak! Alasan Kapal Pesiar Mewah Haji Isam Dipasangi Logo Kemhan

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 13:17

Selengkapnya