Berita

Perdana Menteri Prayut Chan o-cha /Net

Dunia

Pelaku Bisnis Thailand Kecewa Pemerintah Tidak Pilih Opsi Lockdown Total Kota Bangkok

SABTU, 26 JUNI 2021 | 13:35 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Federasi Industri Thailand (FTI) mengaku kecewa dengan keputusan pemerintah yabg tidak memilih opsi untuk mengunci total Kota Bangkok, dan hanya memerintahkan penutupan kamp konstruksi yabg menjadi klaster selama satu bulan.

FTI meragukan apakah langkah terbaru yang diumumkan Perdana Menteri Prayut Chan o-cha itu akan cukup kuat untuk menghentikan penyebaran virus.

Ketua FTI Supant Mongkolsuthree, mengatakan bahwa dirinya khawatir tindakan baru itu tidak akan mengurangi tingkat infeksi, sehingga situasi tidak berubah.


"Satu-satunya hal yang dapat dilakukan orang sekarang adalah merawat diri mereka sendiri dengan lebih baik," katanya, seperti dikutip dari Bangkok Post, Sabtu (26/6).

"Kami harus mengakui menutup kamp konstruksi tidak akan menyelesaikan masalah sampai ke akarnya," kata Supant.

"Upaya yang paling krusial saat ini adalah mempercepat vaksinasi massal kepada masyarakat," lanjutnya.

Namun demikian, mengingat ekonomi yang terguncang, dia mengerti mengapa pemerintah membuat pilihan untuk tidak mengunci Bangkok.

Selain FTI, kelompok bisnis lain menyuarakan keprihatinan atas ketidakmampuan untuk mengendalikan gelombang ketiga, yang dimulai pada bulan April.

Chamnan Srisawat, presiden Dewan Pariwisata Thailand mengatakan bahwa dengan situasi Bangkok seperti saat ini, penguncian ketat tak bisa dihindarkan.

"Ini adalah situasi kritis dengan kasus harian yang melonjak dan kekurangan tempat tidur rumah sakit untuk pasien Covid di Bangkok. Diperlukan penguncian yang ketat, mirip dengan apa yang digunakan selama gelombang pertama tahun lalu untuk membantu meratakan kurva," ujarnya.

Dia mengatakan bisnis pariwisata menderita karena setiap kegiatan pariwisata, terutama di Bangkok, terhenti tanpa batas di tengah gelombang baru.

"Pemerintah harus menerapkan prosedur penguncian yang tegas, menggunakan komunikasi yang jelas untuk menahan virus agar mendapatkan hasil yang efektif dalam waktu sesingkat mungkin," kata Chamnan.

Dia juga mengatakan bahwa vaksinasi massal perlu terus dilakukan karena itu mengarah pada momentum positif, sementara pemerintah harus aktif menemukan klaster berisiko tinggi di pabrik dan kamp konstruksi.

Chamnan mengatakan operator yang terkena dampak perintah penutupan perlu mengakses bantuan keuangan, seperti menggunakan Dana Jaminan Sosial untuk membayar 62 persen dari gaji bulanan 15.000 baht untuk menebus kerugian dari penghentian sementara kegiatan ekonomi.

Sementara Konfederasi Pengusaha Perdagangan dan Industri Thailand (EconThai) ingin pemerintah memberlakukan penguncian untuk seluruh Bangkok selama tujuh hari, mereka percaya itu akan baik untuk kesehatan masyarakat dan ekonomi dalam jangka panjang.

Wakil ketua EconThai, Tanit Sorat mengatakan pemerintah harus mendengarkan dokter dan personel rumah sakit, yang mengatakan mereka tidak mampu menangani peningkatan infeksi.

"Memang benar penguncian akan menyebabkan kerusakan lebih lanjut pada ekonomi, tetapi itu akan memungkinkan pemerintah mengendalikan infeksi," katanya.

Asosiasi ritel dan jasa juga mengeluarkan pernyataan bersama yabg isinya mengatakan bahwa penguncian saja tidak akan cukup.

Sebuah rencana aksi untuk menahan infeksi dan langkah-langkah perbaikan untuk membantu usaha kecil, seperti subsidi air dan tagihan listrik selama tiga bulan, subsidi pembayaran bersama untuk mempertahankan staf dan kompensasi untuk pendapatan yang hilang dari wabah sangat dibutuhkan, kata asosiasi tersebut.

"Jika tindakan penguncian harus diterapkan untuk mengekang infeksi, penguncian harus diterapkan hanya ke Bangkok dan provinsi sekitarnya," kata kelompok itu.

Pornnarit Chuanchaisit, presiden Asosiasi Real Estat Thailand, mengatakan meningkatnya jumlah infeksi harian menciptakan persepsi negatif bagi pasar properti.

"Beberapa orang di Bangkok berpikir untuk pindah sementara ke provinsi lain," katanya.

"Gelombang ketiga yang berkepanjangan lebih negatif untuk sektor properti daripada dua gelombang pertama tahun lalu. Lockdown tidak akan berdampak besar pada pasar properti karena sudah lesu," ungkapnya.

Therdsak Thaveeteeratham, wakil presiden eksekutif Asia Plus Securities, mengatakan masih ada ketidakpastian tentang apakah pemerintah akan mengumumkan penguncian Bangkok karena akan memberikan pukulan berat bagi pemulihan ekonomi dan dapat mendorong pekerja ke provinsi lain, memperburuk penyebaran di daerah tersebut.

"Meskipun biayanya besar, jika pemerintah tidak memberlakukan penguncian sekarang, kesehatan masyarakat negara itu berisiko," kata Therdsak.

"Rumah sakit mungkin tidak memiliki cukup tempat tidur untuk menampung pasien Covid. Kegagalan untuk memberlakukan penguncian sekarang dapat menunda pembukaan kembali kota sepenuhnya," ujarnya.

Dia juga mengatakan bahwa distribusi vaksin yang tertunda adalah faktor lain yang membatasi pengendalian pandemi. Pemerintah harus mempercepat peluncuran vaksin dan menyuntik populasi secepat mungkin.

Therdsak memperkirakan iklim investasi minggu depan menjadi negatif karena meningkatnya kekhawatiran bahwa peningkatan infeksi di Bangkok dapat mempengaruhi pemulihan ekonomi.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya