Deputy Permanent Representative of Indonesia untuk PBB Mohammad K. Koba/Repro
Indonesia bergabung dengan 183 negara yang memilih untuk mendukung draft resolusi Majelis Umum PBB yang menyerukan soal pencabutan embargo ekonomi, komersial dan keuangan terhadap Kuba.
Melalui pernyataan yang dibagikan di akun Twitter resmi misi Indonesia di PBB, yakni @indonesiaunny pada Jumat (25/6), ditegaskan kembali sikap Indonesia yang memandang bahwa embargo melanggar norma dan prinsip hukum internasional, dan kesetaraan kedaulatan negara.
"(Embargo) menghambat pencapaian Agenda 2030 dan pemulihan dari pandemi Covid-19," tegas pernyataan yang sama.
Sebagai informasi, pada awal bulan ini Kuba merilis laporan yang menyebutkan bahwa embargo perdagangan dari Amerika Serikat yang telah berlangsung selama puluhan tahun, menelan biaya tidak kurang dari 9 miliar dolar AS selama tahun keuangan terakhir.
Bagi Kuba, situasi ini merusak kemampuan negara tersebut untuk mengatasi pandemi Covid-19. Di hadapan Majelis Umum PBB pekan ini, Menteri Luar Negeri Kuba Bruno Rodriguez menjelaskan bahwa sanksi tersebut telah mempersulit Kuba untuk memperoleh peralatan medis untuk mengembangkan vaksin Covid-19 sendiri.
Bukan hanya itu, pembatasan ekonomi juga telah membuat Kuba mengalami masalah yang cukup serius dalam penyediaan peralatan untuk produksi pangan.
"Seperti virus, blokade itu membuat sesak napas dan membunuh, itu harus dihentikan," kata Rodriguez, seperti dikabarkan
Reuters.
Sayangnya, Amerika Serikat di bawah komando Presiden Joe Biden menentang resolusi PBB tersebut. Sikap ini konsisten dilakukan oleh negeri Paman Sam sejak 24 tahun terakhir, kecuali pada tahun 2016 di masa pemerintahan Barack Obama yang memilih untuk abstain. Pada saat itu diketahui bahwa hubungan Washington dan Havana cukup baik.
Namun di era pemerintahan selanjutnya, yakni Donald Trump, Amerika Serikat kembali menentang resolusi semacam itu. Trump bahkan juga membatalkan hampir semua langkah yang diambil Obama untuk meredakan embargo Kuba.
Sikap tersebut ternyata berlanjut di masa pemerintah Joe Biden saat ini. Padahal, semasa kampanye dia kerap berjanji akan merombak kebijakan Trump terkait Kuba yang dinilai telah merugikan rakyat dan tidak berdampak baik pada kemajuan demokrasi dan hak asasi.
Namun sayangnya, hingga saat ini janji Biden tersebut belum juga terlihat dalam langkah atau kebijakan yang nyata.
Senada dengan situasi tersebut, wartawan senior dari Indonesia, Teguh Santosa pada awal Mei lalu sebenarnya juga pernah buka suara soal isu tersebut. Dalam Forum internasional bertema “Solidaritas untuk Mengakhiri Blokade Kuba†yang diselenggarakan Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP) dan Central de Trabajadores de Cuba (CTC), dia memberikan pandangannya soal masalah embargo dan blokade ekonomi yang dihadapi oleh Kuba.
Pada saat itu, Teguh menekankan bahwa pemerintah Amerika Serikat di bawah pemerintah Biden disarankan untuk mengubah mentalitas dan perspektif dalam berhubungan dengan negara-negara lain di dunia, termasuk Kuba.
“Dari Indonesia saya mengirimkan pesan kepada rakyat Kuba yang percaya bahwa kelas pekerja adalah elemen penting dalam peradaban dan perdamaian dunia,†ujar Teguh yang juga merupakan Ketua Umum Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) ini mengawali pesan May Day-nya.
Mantan Ketua Bidang Luar Negeri Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) itu selanjutnya mengatakan, sudah lebih dari setahun masyarakat dunia menghadapi pandemi Covid-19 sebagai situasi yang
unprecedented atau tidak pernah dialami sebelumnya.
"Namun di sisi lain, situasi ini membuka kesempatan pada manusia untuk meningkatkan kapasitas dan solidaritas,†ujar mantan anggota Dewan Kehormatan PWI Pusat itu.
Teguh yang juga pernah menjadi Ketua Bidang Luar Negeri PP Pemuda Muhammadiyah menambahkan itu juga menekankan bahwa di era pandemi ini, pemerintah Kuba dan rakyat Kuba bekerja keras menghadapi pandemi Covid-19 dan memperkuat pondasi politik. Sejauh ini kerja keras itu cukup berhasil.
