Berita

Kepala Departemen Luar Negeri Australia, Frances Adamson/Net

Dunia

Pengamat: Untuk Mengembalikan Hubungan Beijing-Canberra Ke Jalurnya, Australia Perlu Meningkatkan Pemahaman Soal China

JUMAT, 25 JUNI 2021 | 13:37 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pidato yang baru-baru ini disampaikan sekretaris Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia (DFAT), Frances Adamson dinilai bertolak dengan fakta yang ada dan juga menunjukkan pemahaman yang dangkal soal China.

Sebuah artikel yang dimuat di Global Time pada Kamis (24/6) menyoroti bahwa isi pidato Adamson  justru menunjukkan bahwa pejabat yang akan mengakhiri masa tugasnya itu yang tidak paham soal China.

Dalam pidatonya yang disampaikan di Canberra menjelang berakhirnya masa jabatan Adamson di DFAT pada Rabu (23/6) Adamson mengupas pemahamannya tentang China. Mengatakan bahwa China saat ini telah kehilangan pengaruhnya di Australia dan banyak negara lain yang pada akhirnya menciptakan rasa tidak aman. Rasa tidak aman ini justru memperkuat ketegangan yang terus menerus antara Canberra dan Beijing.


China juga memiliki'pola pikir yang sangat defensif dalam memahami ancaman eksternal bahkan ketika itu mendorong kepentingannya di atas kepentingan orang lain.

"China mengadopsi Siege Mentality karena ketidakamanannya, dan ketegangan antara Canberra dan Beijing kemungkinan akan berlanjut untuk beberapa waktu," katanya, seperi dikutip dari Finansial Review, Rabu (23/6).

Sebuah opini di Global Time mencatat bahwa pidato Adamson sangat bertolak belakang dengan fakta yang ada.

"Di mana rasa 'ketidakamanan' China? Di dunia sekarang ini, China adalah salah satu negara yang paling percaya diri, dan Partai Komunis China adalah salah satu partai politik yang paling percaya diri," tulis artikel itu.

Artikel itu kemudian menyodorkan fakta bahwa baru-baru ini pesawat ruang angkasa berawak Shenzhou-12 milik China baru saja mengirim tiga taikonaut ke stasiun luar angkasa milik  China sendiri.

"Pencapaian di bidang kedirgantaraan merupakan salah satu pendorong besar kepercayaan masyarakat Tiongkok, dengan latar belakang bahwa ekonomi Tiongkok telah memimpin dalam pemulihan dari epidemi Covid-19," kata artikel itu.

Media tersebut juga mengatakan, bahwa pada saat yang sama, ekonomi China tampaknya lebih stabil dan makmur daripada kekuatan besar lainnya. China juga dikatakan mempercepat penyelesaian serangkaian masalah sosial dan ekonomi, yang secara bertahap diselesaikan melalui reformasi yang mendalam.

"Orang-orang China telah mendapatkan kepercayaan yang belum pernah terjadi sebelumnya di negara ini," tulis artikel itu.

Seperti yang ditunjukkan oleh Laporan Keamanan Munich yang dirilis pada 9 Juli, China adalah 'negara yang tidak terganggu' dan ada 'tanda kepercayaan rakyat China pada kekuatan negara mereka.

Pidato Adamson juga disebut menunjukkan bahwa Australia memiliki kesalahan serius dalam pandangannya tentang China, yang merupakan salah satu akar penyebab memburuknya hubungan bilateral.

Adamson sendiri adalah Duta Besar Australia untuk Beijing dari 2011 hingga 2015, dan pengawasannya terhadap Buku Putih Kebijakan Luar Negeri 2017 digambarkan sebagai 'instrumental' dalam memandu agenda kebijakan luar negeri Australia oleh Menteri Luar Negeri Australia Marise Payne.

Artikel itu menyinggung peran Adamson yang pernah menjadi duta besar Australia untuk China, yang ternyata masih memiliki pemahaman yang dangkal tentang China.

"Tidak heran persepsi keseluruhan Canberra tentang Beijing bias. Dengan kesalahpahaman seperti itu dan menjabat sebagai sekretaris DFAT selama bertahun-tahun, juga tidak mengherankan bahwa perdagangan China-Australia telah terpukul keras," kecam artikel itu.

Asisten peneliti di Institut Studi Internasional China, Ning Tuanhui, juga ikut mengomentari pernyataan Adamson.

"Pidato Adamson tidak hanya tidak konsisten dengan fakta, tetapi juga mencoba untuk menghilangkan kontradiksi. Australialah yang justru  selalu memiliki rasa tidak aman dan kecemasan yang mengakar, dan sentimen tersebut telah diperkuat selama bertahun-tahun, yang memengaruhi hubungan China-Australia," ujarnya pada Kamis (24/6).

Menurutnya, rasa tidak aman Australia tercermin dalam dua aspek.

Pertama, Australia telah mengikuti AS dalam mentalitas Perang Dingin melawan China, namun Canberra juga sangat bergantung pada Beijing dalam bidang ekonomi dan perdagangan.

Kedua, Australia memiliki masalah keamanan karena sejarah kelam penjarahan dan pembunuhan penduduk asli.

"Karena ilegalitas tanahnya sendiri yang berasal dari penduduk asli, Australia selalu khawatir bahwa negara Asia mana pun yang sedang naik daun akan melihat ke dalam penjarahan historisnya," kata Yu Lei, seorang peneliti kepala di pusat penelitian untuk negara-negara pulau Pasifik di Universitas Liaocheng di Provinsi Shandong, China Timur.

Karena rasa ketidakamanan pemerintah Australia itulah, orang Australia juga dinilai penuh dengan sentimen seperti itu.

Lowy Institute yang berbasis di Sydney pada hari Selasa merilis jajak pendapat tahunan terbaru, yang menunjukkan bahwa China dipandang sebagai ancaman sebesar 63 persen, mencerminkan peningkatan 22 poin persentase sejak jajak pendapat tahun lalu.

Mentalitas Australia perlu disesuaikan, dan juga perlu meningkatkan pemahamannya yang benar tentang China, tulis artikel itu.

"Untuk mendapatkan hubungan Beijing-Canberra dan kebijakan luar negeri Australia kembali ke jalurnya, politisi Australia perlu merenungkan pemahaman mereka tentang China terlebih dahulu."

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya