Berita

Duta Besar Dang Dình Quy, Wakil Tetap Vietnam untuk PBB, berbicara pada 23 Juni 2021 di hadapan Majelis Umum PBB sebelum pemungutan suara untuk resolusi yang menyerukan diakhirinya embargo AS terhadap Kuba/Net

Dunia

Vietnam Desak AS Cabut Embargo Ekonomi Yang Menyengsarakan Rakyat Kuba Selama Bertahun-tahun

JUMAT, 25 JUNI 2021 | 08:40 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Vietnam memberikan suara mendukung resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menyerukan diakhirinya embargo ekonomi, komersial, dan keuangan, yang diberlakukan oleh AS terhadap Kuba selama beberapa dekade.

Dalam sidang yabg digelar pada Selasa (23/6), Vietnam juga mendesak AS untuk membalikkan kebijakan saat ini demi kepentingan rakyat kedua negara dan untuk perdamaian, stabilitas, serta pembangunan di kawasan dan dunia pada umumnya.

Resolusi tersebut diadopsi oleh Majelis Umum PBB untuk ke-29 kalinya tahun ini, dengan 184 suara mendukung, 2 menentang, dan 3 abstain.


Para peserta menyatakan keprihatinan mereka atas dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindakan sepihak AS serta kesulitan dan tantangan pembangunan negara Karibia di segala bidang, terutama dalam konteks agenda 2030 PBB untuk tujuan pembangunan berkelanjutan.

Mereka menggarisbawahi perlunya AS untuk menghapus embargo dan berkomitmen untuk mematuhi prinsip-prinsip, tujuan dan semangat Piagam PBB, terutama pada kesetaraan kedaulatan dan non-intervensi dalam urusan internal negara lain.

Berbicara pada pertemuan tersebut, Duta Besar Dang Dình Quy, Wakil Tetap Vietnam untuk PBB, menggarisbawahi bahwa embargo ekonomi, komersial dan keuangan terhadap Kuba, yang diberlakukan pada tahun 1962, bertentangan dengan hukum internasional dan prinsip-prinsip dasar Piagam PBB.

"Ini adalah sistem sanksi sepihak yang paling tidak dapat dibenarkan dan berkepanjangan yang dikenakan terhadap sebuah negara dalam sejarah dunia modern," katanya, seperti dikutip dari Vietnam News, Kamis (24/6).

"Embargo telah mengakibatkan kerugian besar bagi Kuba, menyebabkan banyak kesulitan bagi banyak generasi rakyat Kuba," tambahnya.

Masyarakat internasional bersama dengan Vietnam, sebagai negara yang pernah mengalami embargo oleh pemerintah AS setelah perang, meminta AS untuk segera mengakhiri embargo sepihak terhadap Kuba.

"Ini agar negara dapat bebas untuk berpartisipasi secara adil dalam sistem ekonomi dan perdagangan sesuai dengan hukum internasional," katanya lagi.
Dang Dình Quy juga memuji kesediaan Kuba untuk melanjutkan dialog dan kerja sama dengan AS mengenai masalah-masalah yang menjadi perhatian bersama serta negosiasi, mengenai masalah-masalah bilateral atas dasar kesetaraan dan timbal balik dan dengan menghormati kedaulatan dan kemerdekaan nasional masing-masing.

“Dukungan kuat, persahabatan, kerja sama, dan solidaritas Vietnam dengan rakyat Kuba dan memperbarui komitmen teguh kami untuk menjaga prinsip hukum internasional sebagaimana diabadikan dalam Piagam PBB," demikian Quy mengakhiri pidatonya.

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Omongan Amien Rais Dibenarkan Publik selama Tak Dibantah Teddy

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:15

UPDATE

Lurah Cengkareng Barat Dilaporkan ke Polisi Buntut Putusan KIP

Minggu, 10 Mei 2026 | 21:36

Menteri Pigai Sebut Penyelesaian Konflik Papua Butuh Keputusan Nasional

Minggu, 10 Mei 2026 | 21:25

Prabowo Diminta Segera Bentuk Satgas Penyelundupan BBL

Minggu, 10 Mei 2026 | 20:56

Segera Dibentuk Satgas Anti-Kekerasan Pesantren

Minggu, 10 Mei 2026 | 20:35

Tata Kelola SDA Era Prabowo Disebut Berpihak ke Rakyat

Minggu, 10 Mei 2026 | 20:10

Ribuan Bobotoh Turun ke Jalan, Purwakarta Berubah Jadi Lautan Biru

Minggu, 10 Mei 2026 | 19:42

Lonjakan Gila Minyakita Rapor Merah Zulkifli Hasan

Minggu, 10 Mei 2026 | 19:12

PKS Ingin Cetak Pemimpin Berbasis Iman, Bukan Sekadar Kejar Kursi

Minggu, 10 Mei 2026 | 18:32

Dalam Lindungan Aktor Digital

Minggu, 10 Mei 2026 | 17:59

BNI dan Kementerian PKP Sosialisasi Kresit Perumahan di Brebes

Minggu, 10 Mei 2026 | 17:34

Selengkapnya