Berita

Anggota Komisi XI DPR RI, Anis Byarwati/Net

Politik

Anis Byarwati: Selama Ini Perhitungan Utang Hanya Terhadap PDB, Utang BUMN Tidak Dimasukkan

KAMIS, 24 JUNI 2021 | 11:52 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyampaikan kekhawatiran Indonesia tidak mampu membayar utang luar negeri yang semakin menumpuk.

Anggota Komisi XI DPR RI, Anis Byarwati mengatakan, persoalan utama utang di Indonesia ini lebih kepada bagaimana agar penerimaan negara lebih dipacu dibanding utang.

"Yang terjadi saat ini, utang tumbuh lebih tinggi baik dibandingkan terhadap penerimaan negara maupun dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi, sehingga Indonesia semakin terjebak dalam utang," ucap Anis Byarwati kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (24/6).


Legislator dari Fraksi PKS itu mengurai realitanya porsi utang dalam valas menurun menjadi 33 persen dari total utang pemerintah.

"Akan tetapi nilai rupiah yang cenderung terdeprisiasi menyebabkan utang kita semakin riskan baik dalam hal cicilan pokok maupun bunganya," imbuhnya melanjutkan.

Anis Byarwati meminta agar masyarakat mengkaji lebih dalam, bahwa rasio utang terhadap PDB harus benar-benar mencerminkan kondisi riil.

"Selama ini perhitungan tersebut hanya utang pemerintah pusat terhadap PDB, sedangkan utang BUMN itu tidak dimasukan. Praktik di negara-negara lain utang BUMN termasuk dalam kalkulasi rasio tersebut," katanya.

"Sejalan dengan itu perlu diklarifikasi, apakah perhitungan rasio utang pemerintah Indonesia terhadap PDB sudah apple to apple dengan perhitungan di negara lain? Tidak masuknya utang BUMN menyebabkan rasion di Indonesia menjadi cukup rendah," tambah Anis Byarwati.

Untuk rasio utang terhadap ekspor yang sudah mencapai 209 persen, dia mengatakan rasio utang ini semakin mengkhawatirkan karena ekspor Indonesia menghadapi tantangan penolakan dari negara-negara lain.

"Karena alasan lingkungan. Ekspor yang ditolak di negara lain itu seperti CPO dan Batubara," ucap Anis Byarwati.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Beda Keterangan soal Rp800 Juta: Hercules Sebut untuk Pergi ke LN dan Mediasi, KPK Ungkap Dugaan Uang Pengamanan

Kamis, 12 November 2026 | 10:12

UPDATE

Polda Metro Jelaskan Alasan Cakra Adi Ditangkap

Sabtu, 21 November 2026 | 12:25

Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Dicabut, PT RAPP Singgung Penyerapan Puluhan Ribu Tenaga Kerja

Sabtu, 21 November 2026 | 12:13

Legislator PAN Kirim Bantuan Sembako dan Selimut bagi Korban Banjir Agam

Sabtu, 21 November 2026 | 11:59

UMP Jawa Tengah 2027 Naik 14,10 Persen, Tertinggi dalam 10 Tahun

Sabtu, 21 November 2026 | 11:44

Produksi Mobil Nasional Tembus 1,1 Juta Unit, Penjualan Naik 20 Persen

Sabtu, 21 November 2026 | 11:28

Biaya Distribusi Gas Mahal, Industri RI Terancam Kehilangan Daya Saing

Sabtu, 21 November 2026 | 11:17

Buyback Emas Antam Anjlok Rp50.000, Satu Gram Dibanderol Rp2 Juta

Sabtu, 21 November 2026 | 10:58

DJP Kantongi Rp60,1 Triliun dari Setoran Pajak Digital hingga Oktober 2026

Sabtu, 21 November 2026 | 10:42

Lanjutkan Buyback, ELSA Siapkan Dana Rp84,5 Miliar untuk Jaga Stabilitas Saha

Sabtu, 21 November 2026 | 10:36

Pembentukan Tim Penjaringan Munas Perbakin 2026 Diduga Cacat Aturan

Sabtu, 21 November 2026 | 10:22

Selengkapnya