Andai Sejak Awal Pemerintah Terapkan Karantina Wilayah, Uang Negara Banyak Yang Bisa Dihemat

Pemerintah seharusnya lebih mendengarkan rekomendasi para ahli untuk melakukan lockdown atau karantina wilayah, bukan pakai kacamata kuda dan hanya mendengarkan kelompok tertentu.

Begitu tegas disampaikan Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto menanggapi semakin ganasnya penyebaran Covid-19 di Indonesia.

Menurut Satyo, lockdown atau karantina wilayah adalah kebijakan yang sudah direkomendasikan oleh UU dan para ahli wabah.

"Semestinya pemerintah merujuk kepada hal tersebut bukan mendengarkan politisi, para kelompok kepentingan atau para pengusaha yang banyak memikirkan untung rugi," ujar Satyo kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (23/6).

Satyo menilai, jika pandemi gagal dikendalikan, maka perekenomian pun juga tidak akan pernah normal.

Dia yakin seandainya sedari awal pemerintah menjalankan UU karantina wilayah secara ketat, maka banyak biaya yang bisa dihemat. Akan tetapi pada akhirnya, biaya yang harus dipikul oleh pemerintah jauh lebih besar karena memilih opsi gas dan rem.

"Gas rem atau apalagi lockdown tingkat RT yang dikenal dengan istilah PPKM mikro, rakyat aja semua bingung apa yang dimaksud PPKM artinya aja enggak ngerti, apalagi untuk mematuhinya," pungkasnya.