Sidang lanjutan kasus bantuan sosial (Bansos) sembako Covid-19 yang menghadirkan Mantan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Fraksi PDIP, Ihsan Yunus, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin, 21 Juni/RMOL
Dana bantuan sosial (Bansos) sembako Covid-19 yang dikorupsi oleh eks Menteri Sosial, Juliari P. Batubara, kembali ditelusuri oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sidang lanjutan hari ini.
Mantan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Fraksi PDIP, Ihsan Yunus, menjadi salah satu orang yang dihadirkan untuk memberikan kesaksian terhadap terdakwa Juliari.
Dalam sidang, tim Jaksa KPK awalnya mendalami keterangan Ihsan terkait dengan perkenalannya dengan seorang bernama M. Syafii Nasution.
Ihsan mengaku kenal dengan Syafii Nasution yang menjabat sebagai Direktur PSKBA Kemensos pada saat dia kenal pada sekitar Maret-April 2020.
Ihsan mengaku pernah menemui Syafii di kantornya di Kemensos terkait dengan anggaran kebencanaan.
"Waktu itu saya mempertanyakan masalah anggaran kebencanaan untuk program di Dapil, saya sendiri pak," ujar Ihsan di ruang sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (21/6).
Pengakuan Ihsan menganai kedatangannya di Kemensos untuk mencari program untuk daerah pemilihannya (Dapil) di Jambi, di dalami oleh Jaksa dengan menanyakan program yang dimaksudkannya.
Dalam jawabannya, Ihsan menuturkan bahwa dirinya sebagai anggota DPR yang dipilih warga Jambi, ketika reses harus membawa program ke daerahnya.
"Kalau enggak nanti diprotes sama konstituen. Di PSKBA itu ada dana realokasi untuk kebencanaan. Kebetulan dapil saya itu sangat rawan bencana, maka saya kejar ke Pak Syafii," jelasnya.
"Kan waktu itu ada tambahan 10 kampung siaga bencana, terus ada tambahan untuk kendaraan kebencanaan. Ya itu yang saya kejar, supaya bisa disalurkan ke dapil saya," jelas Ihsan.
Saat disinggung soal pertemuannya dengan terdakwa Juliari sebelum bertemu Syafii, Ihsan membantahnya.
"Enggak pernah (bertemu Juliari) pak. Seingat saya, saya waktu ke Kemensos ke lantai dua. Saya koordinasi dengan Pak Sekjen, Pak Hartono Laras," ujar Ihsan.
Ihsan menjelaskan, pada saat menanyakan soal program kebencanaan, Syafii menyampaikan bahwa programnya sementara ditiadakan akibat pandemi Covid-19.
"Karena larinya semuanya ke penanganan Covid-19. Kemudian beliau mengatakan programnya a, b, c, d, e, f, termasuk ada sembako untuk penanganan Covid," terang Ihsan.
Ihsan pun mengaku meminta kepada Syafii agar dirinya turut berpartisipasi dalam pendistribusian ke daerah dapilnya. Akan tetapi kata Ihsan, Syafii menyampaikan bahwa program bansos hanya ada untuk wilayah Jabodetabek.
"Ya terus terang, karena kan waktu itu awalnya buat Dapil pak. Karena untuk DKI ya saya agak lemes lah gitu. Kenapa harus di DKI saja gitu kan. Jadi, ya tetap saya kalau ditanya nanti mungkin sama fraksi atau sama komisi, bisa memberi informasi bahwa ada bantuan untuk DKI," terang Ihsan.
Ihsan pun selanjutnya menjelaskan maksud partisipasi setelah dipertanyakan oleh Jaksa.
"Jadi gini pak izin menjelaskan bahwa kami di DPR sesuai dengan UU MD3 punya tiga fungsi utama yaitu monitoring, budgeting, dan legislasi. Terus dua fungsi yaitu memperjuangkan dapil kami masing-masing. Maka menjadi sebuah hal yang biasa atau tidak biasa lah anggota DPR itu selalu melobi kementerian supaya bisa dapat program di dapilnya masing-masing," ungkap Ihsan.
Sementara itu, saat disinggung soal nama-nama perusahaan, Ihsan mengaku tidak kenal dengan beberapa perusahaan yang disebutkan oleh Jaksa.
"Saksi kenal PT Bumi Pangan Digdaya? Kalau PT Global Trijaya? Kalau PT Indoguardika Vendos Abadi?" tanya Jaksa dan semuanya dijawab tidak kenal oleh Ihsan.
