Berita

Pakar hukum tata negara, Margarito Kamis/Net

Hukum

Margarito Kamis: Sudah Tepat KPK Tidak Respon Tudingan ICW

SENIN, 21 JUNI 2021 | 18:25 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Sikap Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nurul Ghufron yang tidak menanggapi tudingan miring Indonesia Corruption Watch (ICW), dinilai sudah tepat.

Pakar hukum tata negara, Margarito Kamis mengatakan, tudingan ICW pada Nurul Ghufron soal ketidakmampuan menjawab pertanyaan dari Komnas HAM soal siapa yang mengeluarkan ide untuk tes wawasan kebangsaan (TWK) memang sewajarnya diabaikan.

"Tidak usah ditanggapi, karena apa semuanya sudah terjadi dan yang paling penting yang paling pokok adalah bukan soal ide siapa yang melakukan itu," kata Margarito saat dihubungi, Senin (21/6).


"Penanggung jawab (TWK) ada pada yang mengetesnya itu dan tidak perlu dijelaskan, dan menurut saya sikap Ghufron itu betul. Itu kan amanat undang-undang," imbuhnya.

Margarito menyebutkan, lolos dan tidaknya seorang pegawai dalam TWK adalah hal yang wajar. Terpenting adalah KPK melakukan TWK sudah sesuai dengan aturan hukum, sebab TWK merupakan teknis aparatur negara dalam mengimplementasikan undang-undang.

"Orang yang teskan ada yang lulus dan tidak lulus, itu standar saja, di mana-mana orang tes pasti ada yang lulus dan tidak lulus memang begitu, kalau tidak lulus tidak boleh? Enggak bisa kan. Jadi KPK tidak usah pusing lah dengan semua hal yang sedang terjadi sekarang ini," terangnya.

Margartio menyarankan kepada Ketua KPK Firli Bahuri dan komisioner lain untuk fokus saja pada pemberantasan korupsi. KPK tidak perlu juga memikirkan dan merespon manuver dari 75 pegawai yang gagal lolos TWK.

"Saya sarankan buat Firli Bahuri dan kawan-kawan sampingkan saja hal-hal yang sedang berkembang ini ajak mereka bertempur di pengadilan," ucapnya.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Pelaku Kekerasan Seksual di Gili Trawangan Dibekuk di Bali

Rabu, 29 April 2026 | 16:19

Tak Terlantar Lagi, Keluarga Pasien RSUD Banggai Laut Bisa Pakai Rumah Singgah

Rabu, 29 April 2026 | 16:10

KPK Ungkap Ada yang Ngaku-ngaku Bisa Atur Kasus Bea Cukai

Rabu, 29 April 2026 | 16:09

Update Laka KA di Bekasi Timur: 15 Meninggal, 91 Luka-luka

Rabu, 29 April 2026 | 16:05

Anggota DPRD Jabar Bongkar Dugaan “Mahasiswa Gaib” di Kampus

Rabu, 29 April 2026 | 15:56

PLN Perkuat Posisi Indonesia sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Digital

Rabu, 29 April 2026 | 15:44

5 Kg Sabu Gagal Dikirim ke Solo dari Malaysia

Rabu, 29 April 2026 | 15:42

Kemenhaj Gerak Cepat Tangani Kecelakaan Bus Jemaah Haji di Madinah

Rabu, 29 April 2026 | 15:37

PT KAI Harus Perkuat Sistem Peringatan Dini untuk Cegah Kecelakaan

Rabu, 29 April 2026 | 15:27

Prabowo Tegaskan RI Negara Paling Aman: yang Mau Kabur, Kabur Aja!

Rabu, 29 April 2026 | 15:25

Selengkapnya