Berita

Pakar hukum tata negara, Margarito Kamis/Net

Hukum

Margarito Kamis: Sudah Tepat KPK Tidak Respon Tudingan ICW

SENIN, 21 JUNI 2021 | 18:25 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Sikap Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nurul Ghufron yang tidak menanggapi tudingan miring Indonesia Corruption Watch (ICW), dinilai sudah tepat.

Pakar hukum tata negara, Margarito Kamis mengatakan, tudingan ICW pada Nurul Ghufron soal ketidakmampuan menjawab pertanyaan dari Komnas HAM soal siapa yang mengeluarkan ide untuk tes wawasan kebangsaan (TWK) memang sewajarnya diabaikan.

"Tidak usah ditanggapi, karena apa semuanya sudah terjadi dan yang paling penting yang paling pokok adalah bukan soal ide siapa yang melakukan itu," kata Margarito saat dihubungi, Senin (21/6).


"Penanggung jawab (TWK) ada pada yang mengetesnya itu dan tidak perlu dijelaskan, dan menurut saya sikap Ghufron itu betul. Itu kan amanat undang-undang," imbuhnya.

Margarito menyebutkan, lolos dan tidaknya seorang pegawai dalam TWK adalah hal yang wajar. Terpenting adalah KPK melakukan TWK sudah sesuai dengan aturan hukum, sebab TWK merupakan teknis aparatur negara dalam mengimplementasikan undang-undang.

"Orang yang teskan ada yang lulus dan tidak lulus, itu standar saja, di mana-mana orang tes pasti ada yang lulus dan tidak lulus memang begitu, kalau tidak lulus tidak boleh? Enggak bisa kan. Jadi KPK tidak usah pusing lah dengan semua hal yang sedang terjadi sekarang ini," terangnya.

Margartio menyarankan kepada Ketua KPK Firli Bahuri dan komisioner lain untuk fokus saja pada pemberantasan korupsi. KPK tidak perlu juga memikirkan dan merespon manuver dari 75 pegawai yang gagal lolos TWK.

"Saya sarankan buat Firli Bahuri dan kawan-kawan sampingkan saja hal-hal yang sedang berkembang ini ajak mereka bertempur di pengadilan," ucapnya.

Populer

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

26 Nama Besar dari Sony Sonjaya di Korupsi MBG Dicatat Rapi

Rabu, 17 Juni 2026 | 03:11

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

UPDATE

Tinjau Situs Bersejarah

Jumat, 26 Juni 2026 | 03:59

KPK Harus Berani Ungkap 'Borok' Sejumlah Forwarder di Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 03:40

Kalkulasi Strategis Akuisisi Rudal BrahMos

Jumat, 26 Juni 2026 | 03:27

Gabungan Aliansi BEM Nasional Tolak Penunggangan Gerakan Mahasiswa

Jumat, 26 Juni 2026 | 02:57

Siapa Sebenarnya Pengkhianat?

Jumat, 26 Juni 2026 | 02:40

Perlindungan Warga Sipil Papua Harus Berbasis Riset dan Demokrasi

Jumat, 26 Juni 2026 | 02:20

Ini Pesan Panglima TNI kepada 1.737 Perwira Remaja yang Baru Dilantik

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:58

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Berikut Usulan Perpemindo ke KSP soal Penempatan PMI

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:01

Jembatan Pemikiran Frans Seda

Jumat, 26 Juni 2026 | 00:53

Selengkapnya