Berita

Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 sekaligus Ketua Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Ganip Warsito/Net

Politik

Ketua Satgas Jawab Soal Desakan Lockdown: Konsepnya Sudah Pernah Dicoba, Tapi PPKM Mikro Masih Efektif

SENIN, 21 JUNI 2021 | 18:22 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Desakan terhadap pemerintah untuk menerapkan kebijakan penguncian wilayah atau lockdown dijawab oleh Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Ganip Warsito.

Ia mengungkapkan, konsep lockdown sudah pernah diterapkan pemerintah lewat satu kebijakan pengendalian Covid-19 yang dinamakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

PSBB yang diterapkan pemerintah saat mengendalikan Covid-19 di pertengahan tahun 2020 yang lalu, kata Ganip merujuk pada UU 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.


"Sebenarnya konsep karantina wilayah ataupun PPKM Mikro (sekarang) ini, semua sudah pernah kita coba, mulai dari pertama pandemi sudah pernah kita coba," ujar Ganip dalam jumpa pers virtual yang disiarkan kanal Youtube BNPB Indonesia, Senin (21/6).

Pada dasarnya, Ganip mengartikan lockdown, PSSB ataupun PPKM sebagai satu kebijakan penanganan Covid-19 yang berbasis pada penegakkan protokol kesehatan dan pengendalian mobilitas masyarakat.

Sehingga menurutnya, jika pemerintah kembali menerapkan PSBB, maka aspek sosial, ekonomi dan keamanan akan ikut terdampak. Dengan melihat dampak tersebut pula akhirnya pemerintah menjadikan PPKM sebagai strategi pengendalian Covid-19.

"Karenanya PPKM mikro masih ini masih efektif untuk bisa mengendalikan itu dengan catatan implementasi pelaksanaan di lapangan terhadap penegakkan protokol kesehatan dan pengendalian mobilitas masyarakat ini menjadi kata kunci yang harus kita laksanakan dengan baik," ucap Ganip.

"Sehingga PPKM mikro sesuai Inmendagri (Instruksi Menteri Dalam Negeri) sudah diatur bagaimana mengendalikan mobilitas masyarakat, khususnya tempat kerja, perkantoran, kegiatan belajar mengajar tempat ibadah, restoran dan mal," tandasnya.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Aliran Bantuan ke Aceh

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:08

Korban Bencana di Jabar Lebih Butuh Perhatian Dedi Mulyadi

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:44

Bangun Jembatan Harapan

Minggu, 07 Desember 2025 | 02:46

UPDATE

UNJ Gelar Diskusi dan Galang Donasi Kemanusiaan untuk Sumatera

Selasa, 16 Desember 2025 | 12:10

Skandal Sertifikasi K3: KPK Panggil Irjen Kemnaker, Total Aliran Dana Rp81 Miliar

Selasa, 16 Desember 2025 | 12:04

KPU Raih Lembaga Terinformatif dari Komisi Informasi

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:41

Dipimpin Ferry Juliantono, Kemenkop Masuk 10 Besar Badan Publik Informatif

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:13

KPK Janji Usut Anggota Komisi XI DPR Lain dalam Kasus Dana CSR BI-OJK

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:12

Harga Minyak Turun Dipicu Melemahnya Data Ekonomi China

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:03

Kritik “Wisata Bencana”, Prabowo Tak Ingin Menteri Kabinet Cuma Gemar Bersolek

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:56

Din Syamsuddin Dorong UMJ jadi Universitas Kelas Dunia di Usia 70 Tahun

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:54

Tentang Natal Bersama, Wamenag Ingatkan Itu Perayaan Umat Kristiani Kemenag Bukan Lintas Agama

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:46

Dolar AS Melemah di Tengah Pekan Krusial Bank Sentral

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:33

Selengkapnya