Berita

Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 sekaligus Ketua Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Ganip Warsito/Net

Politik

Ketua Satgas Jawab Soal Desakan Lockdown: Konsepnya Sudah Pernah Dicoba, Tapi PPKM Mikro Masih Efektif

SENIN, 21 JUNI 2021 | 18:22 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Desakan terhadap pemerintah untuk menerapkan kebijakan penguncian wilayah atau lockdown dijawab oleh Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Ganip Warsito.

Ia mengungkapkan, konsep lockdown sudah pernah diterapkan pemerintah lewat satu kebijakan pengendalian Covid-19 yang dinamakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

PSBB yang diterapkan pemerintah saat mengendalikan Covid-19 di pertengahan tahun 2020 yang lalu, kata Ganip merujuk pada UU 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.


"Sebenarnya konsep karantina wilayah ataupun PPKM Mikro (sekarang) ini, semua sudah pernah kita coba, mulai dari pertama pandemi sudah pernah kita coba," ujar Ganip dalam jumpa pers virtual yang disiarkan kanal Youtube BNPB Indonesia, Senin (21/6).

Pada dasarnya, Ganip mengartikan lockdown, PSSB ataupun PPKM sebagai satu kebijakan penanganan Covid-19 yang berbasis pada penegakkan protokol kesehatan dan pengendalian mobilitas masyarakat.

Sehingga menurutnya, jika pemerintah kembali menerapkan PSBB, maka aspek sosial, ekonomi dan keamanan akan ikut terdampak. Dengan melihat dampak tersebut pula akhirnya pemerintah menjadikan PPKM sebagai strategi pengendalian Covid-19.

"Karenanya PPKM mikro masih ini masih efektif untuk bisa mengendalikan itu dengan catatan implementasi pelaksanaan di lapangan terhadap penegakkan protokol kesehatan dan pengendalian mobilitas masyarakat ini menjadi kata kunci yang harus kita laksanakan dengan baik," ucap Ganip.

"Sehingga PPKM mikro sesuai Inmendagri (Instruksi Menteri Dalam Negeri) sudah diatur bagaimana mengendalikan mobilitas masyarakat, khususnya tempat kerja, perkantoran, kegiatan belajar mengajar tempat ibadah, restoran dan mal," tandasnya.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

UPDATE

Jokowi Intervensi Prabowo soal Kabinet Jelang Pelantikan Presiden

Jumat, 03 Juli 2026 | 06:13

Sehina-hinanya, Serendah-rendahnya

Jumat, 03 Juli 2026 | 05:48

Rezim Baru dan Kelahiran Organisasi Pemuda Paramiliter

Jumat, 03 Juli 2026 | 05:41

Satu Polisi Tewas Dibacok saat Gerebek Bandar Sabu di Katingan

Jumat, 03 Juli 2026 | 05:18

Jokowi Kecewa Berat Roy Suryo-Dokter Tifa Tak Ditahan

Jumat, 03 Juli 2026 | 05:15

Jokowi Tidak Rela Kehilangan Kekuasaan

Jumat, 03 Juli 2026 | 04:26

Spanyol Lolos ke 16 Besar setelah Gasak Austria 3-0

Jumat, 03 Juli 2026 | 04:12

Raja Juli Antoni Dituntut Terbuka soal Kasus Bupati Kuansing

Jumat, 03 Juli 2026 | 04:03

Flyover Latumenten Bisa Kurangi Kemacetan 40 Persen

Jumat, 03 Juli 2026 | 03:30

Sangat Aneh Kejaksaan Belum Periksa Jokowi

Jumat, 03 Juli 2026 | 03:17

Selengkapnya