Dibanding Urus TWK, Komnas HAM Lebih Baik Usut Pembunuhan Wartawan Di Sumut Hingga Pelanggaran HAM Di Km 50

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) diharapkan untuk kembali pada jalurnya mengurus hal-hal yang lebih penting. Seperti kasus pembunuhan wartawan di Siantar hingga mengawal rekomendasi pelanggaran HAM terhadap laskar FPI di tol Japek Km 50.

Hal itu disampaikan oleh pakar politik dan hukum Universitas Nasional (Unas), Saiful Anam, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (21/6).

Saiful menilai Komnas HAM tidak berwenang mengurus hal-hal yang bersifat administratif seperti hasil tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam peralihan menjadi aparatur sipil negara (ASN).

"Sebaiknya Komnas HAM kembali pada jalurnya yakni mengurusi hal-hal substantif seperti kasus pembunuhan wartawan di Siantar, atau bahkan mengawal rekomendasi pelanggaran HAM terhadap pembunuhan santri HRS di Km 50," ujar Saiful.

Menurut Saiful, Komnas HAM menjadi tidak produktif jika mengurus hal-hal yang bukan wewenangnya dalam hal TWK.

"Saya kira sudah ada lembaga lain untuk menilainya. Habis waktu Komnas HAM apabila mengurusi masalah tes TWK, karena bisa jadi sebentar lagi ada tes CPNS yang juga ada tes TWK," jelasnya.

"Kalau kemudian hal yang demikian diurus, maka bisa jadi jutaan yang tidak lolos TWK akan mengadu ke Komnas HAM, apa kurang kerjaan Komnas HAM?" pungkas Saiful.