Berita

Pemerhati politik dan kebangsaan, M. Rizal Fadillah/Net

Publika

Memperalat Covid-19

SABTU, 19 JUNI 2021 | 10:10 WIB

PANDEMI Covid 19 tentu memprihatinkan dan membuat kekhawatiran. Wabah Wuhan yang terus diusut asal muasal sebenarnya ini belum bisa diprediksi berakhir.

Mutasi terus dari virus menghambat efektivitas vaksin yang ditemukan. Apapun merek dan asal pabriknya.

Yang lebih memprihatinkan dan mengkhawatirkan adalah terjadinya upaya untuk memanfaatkan dan memperalat kasus Covid 19 ini untuk berbagai kepentingan pragmatik baik ekonomi maupun politik. Bahkan sosial dan keagamaan.


Vaksin dan social distancing menjadi senjata ampuh.

Pilihan jenis vaksin dan negara pembuat vaksin adalah ruang bisnis dan juga kecenderungan politik. Pilihan negara kita pada Sinovac bukan Pfizer atau Johnson and Johnson mudah terbaca dari aspek ini.

Hubungan Indonesia dengan RRC memang sedang sangat akrab. Hal ini tak dapat dipisahkan pula dari masalah utang dan investasi. Perlu pemeriksaan "bebas korupsi" dari bisnis vaksin tersebut.

Dalam bacaan domestik keluarnya Perppu No. 1/2020 yang menjadi UU No. 2/2020 tidak lain juga adalah alat dalam memainkan Covid 19 untuk mengeruk dana APBN tanpa kontrol.

Pengabaian terhadap pengawasan hukum berakibat pada korupsi yang dilegalisasi.

Atas nama pandemi lawan politik dilumpuhkan. Kasus peradilan HRS adalah contoh. Kerumunan di Petamburan dan Megamendung serta soal hasil PCR RS UMMI yang sebenarnya sumier digunakan untuk "menghajar" HRS, sementara kasus serupa yang dilakukan oleh Presiden, Menteri, atau tokoh lainnya bebas-bebas saja.

Covid-19 digunakan untuk memilih pesakitan dan penghukuman.

Penyaluran aspirasi yang dijamin konstitusi terkendala oleh kendali ketat Polisi dan Satgas Covid. Pengunjuk rasa bisa ditangkap atau babak belur dengan alasan Covid-19.

Begitu juga urusan keagamaan di samping muncul larangan pengajian umum dan mudik Idul Fitri juga pembatalan pemberangkatan jamaah haji dikaitkan dengan pandemi ini.

Memperalat Covid-19 bersifat multi dimensional baik ekonomi, budaya, sosial, maupun politik. Korban selalu masyarakat atau rakyat. Penguasa terproteksi atau menjadi penikmat dari sikap memperalat Covid-19.

Seperti menaiki macan, penguasa bisa berbuat apa saja dengan tunggangannya karena semua bisa dibuat takut. Yang justru ditakuti oleh penunggang itu adalah turun dari macan tersebut. Ia akan dimakan.

Oleh karena itu jika telah selesai pandemi Covid 19 ini, maka mereka yang berbuat jahat memperalat Covid-19 akan segera dimakan oleh akibat perbuatannya tersebut. Rezim yang runtuh.

M. Rizal Fadillah
Pemerhati politik dan kebangsaan.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Beda Keterangan soal Rp800 Juta: Hercules Sebut untuk Pergi ke LN dan Mediasi, KPK Ungkap Dugaan Uang Pengamanan

Kamis, 12 November 2026 | 10:12

UPDATE

Polda Metro Jelaskan Alasan Cakra Adi Ditangkap

Sabtu, 21 November 2026 | 12:25

Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Dicabut, PT RAPP Singgung Penyerapan Puluhan Ribu Tenaga Kerja

Sabtu, 21 November 2026 | 12:13

Legislator PAN Kirim Bantuan Sembako dan Selimut bagi Korban Banjir Agam

Sabtu, 21 November 2026 | 11:59

UMP Jawa Tengah 2027 Naik 14,10 Persen, Tertinggi dalam 10 Tahun

Sabtu, 21 November 2026 | 11:44

Produksi Mobil Nasional Tembus 1,1 Juta Unit, Penjualan Naik 20 Persen

Sabtu, 21 November 2026 | 11:28

Biaya Distribusi Gas Mahal, Industri RI Terancam Kehilangan Daya Saing

Sabtu, 21 November 2026 | 11:17

Buyback Emas Antam Anjlok Rp50.000, Satu Gram Dibanderol Rp2 Juta

Sabtu, 21 November 2026 | 10:58

DJP Kantongi Rp60,1 Triliun dari Setoran Pajak Digital hingga Oktober 2026

Sabtu, 21 November 2026 | 10:42

Lanjutkan Buyback, ELSA Siapkan Dana Rp84,5 Miliar untuk Jaga Stabilitas Saha

Sabtu, 21 November 2026 | 10:36

Pembentukan Tim Penjaringan Munas Perbakin 2026 Diduga Cacat Aturan

Sabtu, 21 November 2026 | 10:22

Selengkapnya