Berita

Presiden Jokowi/Net

Politik

Jokowi Gagal Tangani Covid-19, Dalih Ekonomi Tak Didapat Kesehatan Pun Terganggu

SABTU, 19 JUNI 2021 | 04:35 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Presiden Joko Widodo dinilai gagal menyusun rencana penanganan pandemi virus corona baru (Covid-19).

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah melihat akibat gagalnya rencana penanganan Jokowi dampaknya sampai saat ini penanganan Covid-19 terkesan dinamis dan tidak terkoordinasi dengan efektif.

"Jokowi gagal bahkan dalam merencanakan, sehingga penanganannya hingga saat ini terkesan dinamis dan tidak terkoordinasi dengan tepat," demikian kata Dedi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (19/6).


Dampak lain gagalnya kebijakan Jokowi, membuat para kepala daerah seperti tidak memiliki peta kerja penanganan yang jelas.

Ditambah lagi, Dedi memandang penanganan di tingkat nasional kerap tidak konsisten. Salah satu dalihnya selalu ekonomi.

"Padahal yang kita lalui justru kehilangan keduanya, ekonomi tidak didapat, kesehatan pun tetap terganggu," demikian kata Dedi.

Dalam situasi melonjaknya kasus Covid-19 seperti saat ini, Jokowi perlua melakukan sistem komando yang jelas antara pusat dan daerah.

Dedi juga menyarankan, Jokowi harus memerintahkan para kepala daerah untuk tidak melakukan safari politik.

Dedi mengkhawatirkan, kasus Covid-19 akan semakin meningkat saat para kepala daerah gencar sosialisasi demi merebut ruang kontestasi pemilihan presiden (Pilpres) di tahun 2024 mendatang.

"Turunkan perintah pada seluruh kepala daerah agar berhenti safari politik, termasuk gencar lakukan sosialisasi kontestasi Pilpres 2024, baik  secara terbuka maupun terselubung," demikian saran Dedi.

Sampai Jumat (18/6) total kasus aktif di seluruh Indonesia sebanyak 130.096 kasus aktif.

Total kasus sejak muncul pada 2 Maret 2020 silam sudah 1.963.266 kasus. Kematian yang diakibatkan virus asal Kota Wuhan, China itu sudah menyentuh 54.043 orang.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya