Berita

Presiden Jokowi/Net

Politik

Jokowi Gagal Tangani Covid-19, Dalih Ekonomi Tak Didapat Kesehatan Pun Terganggu

SABTU, 19 JUNI 2021 | 04:35 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Presiden Joko Widodo dinilai gagal menyusun rencana penanganan pandemi virus corona baru (Covid-19).

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah melihat akibat gagalnya rencana penanganan Jokowi dampaknya sampai saat ini penanganan Covid-19 terkesan dinamis dan tidak terkoordinasi dengan efektif.

"Jokowi gagal bahkan dalam merencanakan, sehingga penanganannya hingga saat ini terkesan dinamis dan tidak terkoordinasi dengan tepat," demikian kata Dedi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (19/6).


Dampak lain gagalnya kebijakan Jokowi, membuat para kepala daerah seperti tidak memiliki peta kerja penanganan yang jelas.

Ditambah lagi, Dedi memandang penanganan di tingkat nasional kerap tidak konsisten. Salah satu dalihnya selalu ekonomi.

"Padahal yang kita lalui justru kehilangan keduanya, ekonomi tidak didapat, kesehatan pun tetap terganggu," demikian kata Dedi.

Dalam situasi melonjaknya kasus Covid-19 seperti saat ini, Jokowi perlua melakukan sistem komando yang jelas antara pusat dan daerah.

Dedi juga menyarankan, Jokowi harus memerintahkan para kepala daerah untuk tidak melakukan safari politik.

Dedi mengkhawatirkan, kasus Covid-19 akan semakin meningkat saat para kepala daerah gencar sosialisasi demi merebut ruang kontestasi pemilihan presiden (Pilpres) di tahun 2024 mendatang.

"Turunkan perintah pada seluruh kepala daerah agar berhenti safari politik, termasuk gencar lakukan sosialisasi kontestasi Pilpres 2024, baik  secara terbuka maupun terselubung," demikian saran Dedi.

Sampai Jumat (18/6) total kasus aktif di seluruh Indonesia sebanyak 130.096 kasus aktif.

Total kasus sejak muncul pada 2 Maret 2020 silam sudah 1.963.266 kasus. Kematian yang diakibatkan virus asal Kota Wuhan, China itu sudah menyentuh 54.043 orang.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Seriuskah Kemdiktisaintek Menjaga Mutu Pendidikan Tinggi

Selasa, 11 Agustus 2026 | 00:22

Anggota Dewan Etik Golkar Diduga Terlibat Dugaan Penipuan Miliaran

Selasa, 11 Agustus 2026 | 00:11

Membangun Kemandirian Energi Desa Melalui Penguatan Kapasitas Local Hero

Selasa, 11 Agustus 2026 | 00:05

Pertamina Perkuat Kemitraan Strategis Lewat SRM Summit 2026

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:31

Kerja Sama KSPSI-UT Perluas Kesempatan Pekerja Raih Pendidikan Tinggi

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:17

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

PTPN IV PalmCo Fasilitasi APRC 2026, Perputaran Ekonomi Masyarakat Meningkat

Senin, 10 Agustus 2026 | 22:58

Isu Wamenhan Baru Jangan Terjebak Kepentingan Bisnis dan Korporasi

Senin, 10 Agustus 2026 | 22:55

Paroki Kraksaan Menanti Kejelasan

Senin, 10 Agustus 2026 | 22:32

Pramono-Erick Thohir Godok Persiapan FIFA ASEAN Cup di Jakarta

Senin, 10 Agustus 2026 | 22:24

Selengkapnya