Presiden Joko Widodo dinilai gagal menyusun rencana penanganan pandemi virus corona baru (Covid-19).
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah melihat akibat gagalnya rencana penanganan Jokowi dampaknya sampai saat ini penanganan Covid-19 terkesan dinamis dan tidak terkoordinasi dengan efektif.
"Jokowi gagal bahkan dalam merencanakan, sehingga penanganannya hingga saat ini terkesan dinamis dan tidak terkoordinasi dengan tepat," demikian kata Dedi kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (19/6).
Dampak lain gagalnya kebijakan Jokowi, membuat para kepala daerah seperti tidak memiliki peta kerja penanganan yang jelas.
Ditambah lagi, Dedi memandang penanganan di tingkat nasional kerap tidak konsisten. Salah satu dalihnya selalu ekonomi.
"Padahal yang kita lalui justru kehilangan keduanya, ekonomi tidak didapat, kesehatan pun tetap terganggu," demikian kata Dedi.
Dalam situasi melonjaknya kasus Covid-19 seperti saat ini, Jokowi perlua melakukan sistem komando yang jelas antara pusat dan daerah.
Dedi juga menyarankan, Jokowi harus memerintahkan para kepala daerah untuk tidak melakukan safari politik.
Dedi mengkhawatirkan, kasus Covid-19 akan semakin meningkat saat para kepala daerah gencar sosialisasi demi merebut ruang kontestasi pemilihan presiden (Pilpres) di tahun 2024 mendatang.
"Turunkan perintah pada seluruh kepala daerah agar berhenti safari politik, termasuk gencar lakukan sosialisasi kontestasi Pilpres 2024, baik secara terbuka maupun terselubung," demikian saran Dedi.
Sampai Jumat (18/6) total kasus aktif di seluruh Indonesia sebanyak 130.096 kasus aktif.
Total kasus sejak muncul pada 2 Maret 2020 silam sudah 1.963.266 kasus. Kematian yang diakibatkan virus asal Kota Wuhan, China itu sudah menyentuh 54.043 orang.
