Berita

Anggota DPD RI, Fahira Idris/Ist

Nusantara

Kasus Covid-19 Melonjak Tinggi, Pembelajaran Tatap Muka Harus Ditunda

JUMAT, 18 JUNI 2021 | 15:22 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Lonjakan kasus Covid-19 di beberapa daerah dalam beberapa waktu belakangan ini menuntut adanya pengetatan kembali aturan terkait protokol kesehatan. Seperti peningkatan persentase karyawan yang bekerja dari rumah hingga pengurangan jam operasional pusat-pusat keramaian untuk mengendalikan laju penyebaran virus.

Termasuk juga penyesuaian rencana pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas yang sebelumnya akan digelar Juli 2021 ini. Idealnya, rencana PTM ini ditunda terlebih dahulu, terutama di wilayah yang terjadi lonjakan kasus. Sampai laju penularan dapat dikendalikan dan proses vaksinasi terutama tenaga pendidik sudah selesai.

Terkait rencana PTM ini, anggota DPD RI sekaligus pemerhati pendidikan, Fahira Idris, mengharapkan para kepala daerah terutama yang wilayahnya terjadi lonjakan kasus menunda sementara implementasi PTM terbatas pada Juli mendatang.


Bagi daerah yang sudah melakukan PTM terbatas dan daerahnya saat ini terjadi lonjakan kasus, PTM sebaiknya dihentikan dulu. Setidaknya hingga penularan dapat dikendalikan dan jumlah orang yang divaksinasi di daerah tersebut juga sudah memenuhi target.

“Saya berharap kepala daerah menunda dulu untuk sementara implementasi PTM terbatas terutama jika wilayahnya terjadi lonjakan kasus. Kita harus benar-benar waspada dan benar-benar bersabar dalam melonggarkan berbagai pembatasan karena lonjakan kasus yang terjadi saat ini bersamaan dengan hadirnya varian baru virus Covid-19 yang memiliki kemampuan penularan lebih tinggi," ujar Fahira Idris di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (18/6).

"Jika nanti lonjakan kasus ini sudah bisa kendalikan dan kurva penularan sudah melandai disertai kecepatan vaksinasi yang sudah sesuai target, implementasi PTM terbatas ini bisa kembali dibicarakan untuk diterapkan,” tambahnya.

Menurut Fahira, penundaan PTM terbatas di daerah yang sedang terjadi lonjakan kasus mau tidak mau harus ditempuh. Meskipun pasti akan memicu kekecewaan sebagian orang tua.

Karena, walaupun sifatnya terbatas, mobilitas peserta didik pulang-pergi dari rumah ke sekolah dan interaksi antarpeserta didik di sekolah di wilayah atau daerah yang sedang terjadi lonjakan kasus, berpotensi terjadi penularan.

"Semoga lonjakan kasus yang terjadi di beberapa daerah bisa segera dikendalikan dan percepatan program vaksinasi berjalan dengan baik dan sesuai target, sehingga implementasi PTM terbatas bisa segera terealisasi,” pungkas Fahira.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

KPK Usut Pemberian Rp3 Miliar dari Satori ke Rajiv Nasdem

Selasa, 30 Desember 2025 | 16:08

Rasio Polisi dan Masyarakat Tahun 2025 1:606

Selasa, 30 Desember 2025 | 16:02

Tilang Elektronik Efektif Tekan Pelanggaran dan Pungli Sepanjang 2025

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:58

Pimpinan DPR Bakal Bergantian Ngantor di Aceh Kawal Pemulihan

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:47

Menag dan Menko PMK Soroti Peran Strategis Pendidikan Islam

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:45

Jubir KPK: Tambang Dikelola Swasta Tak Masuk Lingkup Keuangan Negara

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:37

Posko Kesehatan BNI Hadir Mendukung Pemulihan Warga Terdampak Banjir Bandang Aceh

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:32

Berikut Kesimpulan Rakor Pemulihan Pascabencana DPR dan Pemerintah

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:27

SP3 Korupsi IUP Nikel di Konawe Utara Diterbitkan di Era Nawawi Pomolango

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:10

Trump ancam Hamas dan Iran usai Bertemu Netanyahu

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:04

Selengkapnya