Berita

Anggota Komisi IX DPR RI fraksi PKS, Netty Prasetiyani Aher/Net

Politik

Cegah Penyebaran Varian Baru Covid, Fraksi PKS Dorong Pemerintah Terapkan Lockdown

JUMAT, 18 JUNI 2021 | 14:20 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pemerintah diminta untuk menyiapkan skenario jitu dalam mengendalikan lonjakan kasus Covid-19 di tanah air yang meningkat drastis selama 10 hari belakangan.

Permintaan itu menyusul lonjakan kasus positif yang mencapai hingga 12 ribu lebih pada Kamis kemarin (17/6).

Sejumlah pakar kesehatan dan kalangan masyarakat meminta pemerintah memberlakukan kebijakan penguncian atau lockdown.


Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, mendukung masukan tersebut, dan meminta pemerintah menimbang-nimbang penerapan lockdown.  

"Ancaman Covid-19 ini nyata dan makin masif. Varian baru telah dikonfirmasi masuk ke Indonesia. Pemerintah perlu memikirkan kemungkinan memberlakukan lockdown total guna mengendalikan lonjakan kasus," ujar Netty dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Jumat (18/6).

Di samping itu, legislator PKS ini meminta pemerintah mengawasi lebih ketat penerapan protokol kesehatan di tempat umum, agar jangan sampai masyarakat mengalami pandemic fatigue (kelelahan akan pandemi).

"Masyarakat dapat mengalami kelelahan akan pandemi akibat ketidakpastian kapan berakhirnya, sehingga mulai tidak mematuhi protokol pencegahan penyebaran virus Corona. Ini dapat menjadi situasi yang berbahaya," tuturnya.

Atas dasar itu, Netty berharap pemerintah tidak lengah dan lelah dalam memantau penegakan protokol kesehatan kepada seluruh lapisan masyarakat.

"Sosialisasi dan edukasi masif kepada masyarakat harus terus dilakukan," pungkasnya.

Populer

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

UPDATE

OJK Catat Penyaluran Kredit Tembus Rp 8.659 Triliun, Sektor UMKM Mulai Tunjukkan Perbaikan

Rabu, 06 Mei 2026 | 08:14

Trump Mendadak Hentikan Operasi Project Freedom di Selat Hormuz

Rabu, 06 Mei 2026 | 07:52

Harga Emas Rebound Saat Pasar Pantau Geopolitik dan Data Tenaga Kerja

Rabu, 06 Mei 2026 | 07:23

Sektor Teknologi Eropa Bangkit dari Keterpurukan, STOXX 600 Menghijau

Rabu, 06 Mei 2026 | 07:05

Kemenag Fasilitasi Kepindahan Santri Ponpes Ndolo Kusumo

Rabu, 06 Mei 2026 | 06:45

Dana Wakaf Baitul Asyi untuk Jemaah Haji Aceh Diusulkan Naik

Rabu, 06 Mei 2026 | 06:32

Rudy Mas’ud di Ujung Tanduk

Rabu, 06 Mei 2026 | 06:09

Rakyat Antipati dengan PSI

Rabu, 06 Mei 2026 | 05:38

10 Orang Jadi Korban Penyiraman Air Keras Kurir Ekspedisi

Rabu, 06 Mei 2026 | 05:19

Kapal Supertanker Iran Masuk RI Bukan Dagang Biasa

Rabu, 06 Mei 2026 | 05:08

Selengkapnya