Berita

Anggota Komisi IX DPR RI fraksi PKS, Netty Prasetiyani Aher/Net

Politik

Cegah Penyebaran Varian Baru Covid, Fraksi PKS Dorong Pemerintah Terapkan Lockdown

JUMAT, 18 JUNI 2021 | 14:20 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pemerintah diminta untuk menyiapkan skenario jitu dalam mengendalikan lonjakan kasus Covid-19 di tanah air yang meningkat drastis selama 10 hari belakangan.

Permintaan itu menyusul lonjakan kasus positif yang mencapai hingga 12 ribu lebih pada Kamis kemarin (17/6).

Sejumlah pakar kesehatan dan kalangan masyarakat meminta pemerintah memberlakukan kebijakan penguncian atau lockdown.


Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, mendukung masukan tersebut, dan meminta pemerintah menimbang-nimbang penerapan lockdown.  

"Ancaman Covid-19 ini nyata dan makin masif. Varian baru telah dikonfirmasi masuk ke Indonesia. Pemerintah perlu memikirkan kemungkinan memberlakukan lockdown total guna mengendalikan lonjakan kasus," ujar Netty dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Jumat (18/6).

Di samping itu, legislator PKS ini meminta pemerintah mengawasi lebih ketat penerapan protokol kesehatan di tempat umum, agar jangan sampai masyarakat mengalami pandemic fatigue (kelelahan akan pandemi).

"Masyarakat dapat mengalami kelelahan akan pandemi akibat ketidakpastian kapan berakhirnya, sehingga mulai tidak mematuhi protokol pencegahan penyebaran virus Corona. Ini dapat menjadi situasi yang berbahaya," tuturnya.

Atas dasar itu, Netty berharap pemerintah tidak lengah dan lelah dalam memantau penegakan protokol kesehatan kepada seluruh lapisan masyarakat.

"Sosialisasi dan edukasi masif kepada masyarakat harus terus dilakukan," pungkasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya