Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Demi Tingkatkan Angka Kelahiran, China Perketat Aturan Bimbingan Belajar

KAMIS, 17 JUNI 2021 | 15:34 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

China melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan angka kelahiran, termasuk bertindak lebih keras pada industri bimbingan belajar.

Seorang sumber mengatakan, langkah tersebut bertujuan untuk mengurangi tekanan pada anak-anak sekolah dan meningkatkan angka kelahiran dengan menurunkan biaya hidup keluarga.

Aturan baru akan diumumkan paling cepat pada pekan depan dan berlaku mulai Juli, seperti dimuat Channel News Asia.


Salah satu aturan termasuk larangan bimbingan belajar online dan offline selama liburan musim panas dan musim dingin di Beijing, Shanghai, dan kota-kota besar lainnya.

"Aturan baru akan lebih ketat dari yang diharapkan. Industri harus bersiap untuk yang terburuk," ujar sumber lainnya.

Dengan aturan baru, perusahaan bimbingan belajar kemungkinan akan kehilangan sebanyak 70 hingga 80 persen pendapatan tahunan mereka.

Dalam beberapa tahun terakhir, industri bimbingan belajar berkembang pesat untuk siswa sekolah dari taman kanak-kanak hingga kelas 12 atau K-12.

Lebih dari 75 persen siswa K-12 di China menghadiri kelas bimbingan belajar setelah sekolah pada 2016.

Pekan lalu, Presiden Xi Jinping mengatakan sekolah harus bertanggung jawab atas pembelajaran siswa, bukan perusahaan bimbingan belajar.

"Departemen pendidikan harus mengoreksi fenomena ini," kata Xi.

Saham perusahaan les privat China yang terdaftar di New York, TAL Education Group, New Oriental Education & Technology Group, dan Gaotu Techedu Inc masing-masing ditutup turun 12,3 persen, 17 persen, dan 12,5 persen pada Rabu (16/6).

Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Wall Street Keluar dari Tekanan, Nasdaq Melonjak 1,69 Persen

Jumat, 18 September 2026 | 08:14

Binar Emas Kembali Berkilau, Harga Melesat Lebih dari 2 Persen

Jumat, 18 September 2026 | 07:35

Bursa Eropa Menguat Tajam setelah Harga Minyak Turun

Jumat, 18 September 2026 | 07:02

UMKM Binaan Peratamina

Jumat, 18 September 2026 | 05:52

KPK Harus Hati-hati Buka Informasi Dugaan Korupsi Bea Cukai ke Publik

Jumat, 18 September 2026 | 05:25

PPN Kejawanan Diproyeksikan jadi Magnet Pertumbuhan Ekonomi Pesisir

Jumat, 18 September 2026 | 04:57

Momentum Memperkuat Akuntabilitas Belanja Negara

Jumat, 18 September 2026 | 04:25

Pembangunan di Papua Perlu Libatkan Kelembagaan Adat

Jumat, 18 September 2026 | 03:48

Perhutani Dorong Ekonomi Desa Lewat Penyaluran PUMK

Jumat, 18 September 2026 | 03:20

Mengawal Garibaldi

Jumat, 18 September 2026 | 02:55

Selengkapnya