Anggota Komisi VI DPR RI fraksi Partai Golkar, Nusron Wahid/Net
Langkah Komisaris Utama PT. Pertamina (Persero), Basuki Tjahja Purnama alias Ahok, menarik fasilitas kartu kredit manajer, dewan direksi dan hingga komisaris, dinilai tidak subtantif.
Penilaian itu keluar dari mulut Anggota Komisi VI DPR RI, Nusron Wahid. Karena menurutnya, langkah Ahok teralu remeh temeh.
Eks Ketua Umum GP Ansor ini berpendapat, kartu kredit substansinya dipakai untuk memudahkan para direksi manakala bertemu dengan stakeholder dan mencegah praktik-praktik koruptif.
Disamping itu, jumlah limit kartu kredit sebesar Rp 30 miliar yang diberikan, menurut Nusron, pasti terbatas, dan semua penggunaannya dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel.
"Tidak asal pakai. Lagian juga tidak semua plafon itu dihabiskan oleh direksi. Jadi angkanya tidak valid,"ujar Nusron dalam keterangan tertulis yang diterima Rabu (16/6)
Politikus Partai Golkar ini menyarankan Ahok agar kembali menjadi dirinya yang ia kenal. Yakni, sosok yang berpikir dengan terobosan besar dan strategis seperti saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Namun sekarang dalam skala memajukan Pertamina.
“Ahok itu kawan dan sahabat saya. Saya selalu belain dia tatkala susah. Tapi,
please, kembalilah ke Ahok yang berpikir makro. Jangan ecek-ecek soal kartu kredit direksi diurus," tutur Nusron.
"Bongkar saja mega korupsi projek atau mafia migas yang menggurita, yang membuat harga BBM kita mahal dan Pertamina kurang efisien," tandasnya.
