Berita

Pakar politik dan hukum Universitas Nasional (Unas), Saiful Anam/Net

Politik

Senada Dengan RR Soal BuzzerRp, Saiful Anam: Pemilik Kekuasaan Sudah Bingung Tutupi Bobroknya Pemerintah

RABU, 16 JUNI 2021 | 20:20 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Pendengung pemerintah di jagat media sosial, atau populer disebut BuzzerRp, memang bertugas menutupi kebobrokan jalannya pemerintahan.

Begitu pakar politik dan hukum Universitas Nasional (Unas), Saiful Anam mengomentari pernyataan eks Menko Ekuin era Presiden Gus Dur, Dr. Rizal Ramli yang menyebut keberadaan jutaan BuzzerRp di medsos adalah sampah demokrasi.

"Saya kira sangat betul apa yang dikatakan Rizal Ramli, karena kita lihat pemilik kekuasaan sudah mulai kebingungan mencari jalan keluar dalam upaya menghadapi persoalan bangsa," ujar kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (16/6).


"Sehingga, buzzer-lah yang dikontrak untuk menutupi segala kekurangan dan bobroknya jalannya pemerintahan," sambungnya.

Saiful menyatakan dukungannya atas ajakan Rizal Ramli yang meminta masyarakat melawan balik BuzzerRp dengan menjadi pengkritik yang konstruktif. Karena menurutnya, mengkritik merupakan tugas mulia yang bisa dilakukan masyarakat melalui kanal-kanal informasi dan media.

"Kita tidak bisa hanya berpangku tangan kepada pemerintah, apalagi DPR kita yang justru lebih banyak mendukung jalannya pemerintahan, mereka enggan untuk mengaspirasikan kepentingan rakyat," jelas Saiful.

"Maka sangat tepat apabila medsos di samping pers merupakan bagian dari pilar demokrasi dalam era kemajuan teknologi informasi," tutupnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya