Berita

Aktivis politik Papua, Natalius Pigai/Net

Politik

Natalius Pigai: Menteri Tanpa Papua Rasis, Jokowi Harus Tegur Pembujuk Eliminir Orang Papua

RABU, 16 JUNI 2021 | 05:06 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Aktivis politik asal Papua Natalius Pigai angkat bicara soal keterangan Deputi VII BIN yang menyebutkan bahwa kelompok separatis Papua mengancam integrasi bangsa.

Seraya mentautkan berita yang mengulas keterangan Deputi VII BIN Wawan Hari Purwanto, Pigai menyarankan masukan konstruktif untuk negara.

Ia mengaku sudah mendengar informasi mata-mata asing itu sejak Februari lalu.

Dalam pandangan Pigai, dunia sudah sadar bahwa kekayaan Papua hanya dikeruk oleh Pulau Jawa.

Mantan Komnasham itu juga menyinggung bahwa sumber rasisme muncul dari Pulau Jawa.

"Menteri tanpa Papua itu rasis dan aparteit nyata. Jokowi  harus tegur orang yang membujuknya untuk eliminir orang Papua," demikian cuitan Natalius Pigai (Rabu dini hari (16/6).

Lebih lanjut, Pigai mengatakan bahwa tokoh dan orang yang benci ras Papua berakar di NKRI. Ia kemudian mengatakan bahwa Megawtai, Budi Gunawan, Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Hadi Tjahjanto tidak termasuk ke dalamnya.

Meski demikian, Pigai kemudian mengatakan bahwa berbagai kebijakan Jakarta ke Papua di mata barat merupakan tindakan rasisme.

Ia kemudian meminta Presiden Joko Widodo untuk memfasilitasi dialog yang lebih bermartabat.

"Kebijakan Jakarta ke Papua mungkin dimata dunia barat sebagai wujud Rasisme dan Papua sudah nyatakan lawan kejahatan Rasial. Apa Intai Papua vs Pulau Jawa? Harus Dialog yang bermartabat Presiden Jokowi," demikian cuitan Pigai.

Saat acara diskusi virtual dengan Persatuan Alumni GMNI Selasa (15/6), Wawan mengulas bahwa kelompok separatis Papua adalah salah satu ancaman keamanan distintegrasi bangsa.

Belum lagi masalah suku agama ras dan antargolongan (SARA), radikalisme dan termasuk lonjakan kasus Covid-19.

Populer

KPK Ancam Pidana Dokter RSUD Sidoarjo Barat kalau Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Jumat, 19 April 2024 | 19:58

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Resmi Tersangka KPK

Selasa, 16 April 2024 | 07:08

Megawati Bermanuver Menipu Rakyat soal Amicus Curiae

Kamis, 18 April 2024 | 05:35

Sekda Jabar akan Tindak Pelaku Pungli di Masjid Raya Al Jabbar

Rabu, 17 April 2024 | 03:41

Diungkap Pj Gubernur, Persoalan di Masjid Al Jabbar Bukan cuma Pungli

Jumat, 19 April 2024 | 05:01

Halal Bihalal Partai Golkar

Selasa, 16 April 2024 | 01:21

UPDATE

Naik 23,1 Persen, Realisasi Belanja Pemerintah Capai Rp427,6 T pada Maret 2024

Jumat, 26 April 2024 | 15:56

Ketua DPRD DKI Komplain Anggaran Kelurahan 5 Persen Kegedean

Jumat, 26 April 2024 | 15:54

Samsung Luncurkan Pengisi Daya Port Ganda 50W, Dibanderol Rp1,2 Jutaan

Jumat, 26 April 2024 | 15:29

World Water Forum ke-10, Momentum bagi Indonesia Perbaiki Insfastruktur Air

Jumat, 26 April 2024 | 15:26

Legislator Senayan Pasang Badan untuk Pelanggan Korban Telkom

Jumat, 26 April 2024 | 15:25

TPDI: Aset Korupsi Jangan Jadi Bancakan

Jumat, 26 April 2024 | 15:18

APBN RI Surplus Rp8,1 Triliun pada Maret 2024

Jumat, 26 April 2024 | 15:14

Pesan Mahfud MD ke Prabowo: Benahi Hukum

Jumat, 26 April 2024 | 15:07

Laku Keras, Mobil Xiaomi SU7 Amankan 75.723 Pesanan

Jumat, 26 April 2024 | 15:05

Penuhi Kebutuhan Darah, Ratusan Polwan Ikut Jadi Pendonor

Jumat, 26 April 2024 | 15:01

Selengkapnya