Berita

Aktivis politik Papua, Natalius Pigai/Net

Politik

Natalius Pigai: Menteri Tanpa Papua Rasis, Jokowi Harus Tegur Pembujuk Eliminir Orang Papua

RABU, 16 JUNI 2021 | 05:06 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Aktivis politik asal Papua Natalius Pigai angkat bicara soal keterangan Deputi VII BIN yang menyebutkan bahwa kelompok separatis Papua mengancam integrasi bangsa.

Seraya mentautkan berita yang mengulas keterangan Deputi VII BIN Wawan Hari Purwanto, Pigai menyarankan masukan konstruktif untuk negara.

Ia mengaku sudah mendengar informasi mata-mata asing itu sejak Februari lalu.


Dalam pandangan Pigai, dunia sudah sadar bahwa kekayaan Papua hanya dikeruk oleh Pulau Jawa.

Mantan Komnasham itu juga menyinggung bahwa sumber rasisme muncul dari Pulau Jawa.

"Menteri tanpa Papua itu rasis dan aparteit nyata. Jokowi  harus tegur orang yang membujuknya untuk eliminir orang Papua," demikian cuitan Natalius Pigai (Rabu dini hari (16/6).

Lebih lanjut, Pigai mengatakan bahwa tokoh dan orang yang benci ras Papua berakar di NKRI. Ia kemudian mengatakan bahwa Megawtai, Budi Gunawan, Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Hadi Tjahjanto tidak termasuk ke dalamnya.

Meski demikian, Pigai kemudian mengatakan bahwa berbagai kebijakan Jakarta ke Papua di mata barat merupakan tindakan rasisme.

Ia kemudian meminta Presiden Joko Widodo untuk memfasilitasi dialog yang lebih bermartabat.

"Kebijakan Jakarta ke Papua mungkin dimata dunia barat sebagai wujud Rasisme dan Papua sudah nyatakan lawan kejahatan Rasial. Apa Intai Papua vs Pulau Jawa? Harus Dialog yang bermartabat Presiden Jokowi," demikian cuitan Pigai.

Saat acara diskusi virtual dengan Persatuan Alumni GMNI Selasa (15/6), Wawan mengulas bahwa kelompok separatis Papua adalah salah satu ancaman keamanan distintegrasi bangsa.

Belum lagi masalah suku agama ras dan antargolongan (SARA), radikalisme dan termasuk lonjakan kasus Covid-19.

Populer

Bobby dan Raja Juli Paling Bertanggung Jawab terhadap Bencana di Sumut

Senin, 01 Desember 2025 | 02:29

NU dan Muhammadiyah Dikutuk Tambang

Minggu, 30 November 2025 | 02:12

Padang Diterjang Banjir Bandang

Jumat, 28 November 2025 | 00:32

Sergap Kapal Nikel

Kamis, 27 November 2025 | 05:59

Peluncuran Tiga Pusat Studi Baru

Jumat, 28 November 2025 | 02:08

Gunting Pita Cegah Bencana

Minggu, 30 November 2025 | 03:18

Bersihkan Sisa Bencana

Jumat, 28 November 2025 | 04:14

UPDATE

Larangan Reklame Produk Tembakau Mengancam Industri Periklanan

Minggu, 07 Desember 2025 | 08:05

Indonesia Raih Juara 2 di MHQ Disabilitas Netra Internasional 2025

Minggu, 07 Desember 2025 | 08:03

Nasihat Ma’ruf Amin soal Kisruh PBNU

Minggu, 07 Desember 2025 | 07:48

Kemenkop–Kejagung Perkuat Pengawasan Kopdes Merah Putih

Minggu, 07 Desember 2025 | 07:35

China Primadona Global

Minggu, 07 Desember 2025 | 07:01

UUD 1945 Amandemen Masih Jauh dari Cita-cita Demokrasi Pancasila

Minggu, 07 Desember 2025 | 06:37

Pekerja Pengolahan Tuna di Jakarta, Bali dan Sulut Masih Memprihatinkan

Minggu, 07 Desember 2025 | 06:12

Bakamla dan Indian Coast Guard Gelar Latihan Bareng di Laut Jawa

Minggu, 07 Desember 2025 | 05:55

Program Edukasi YSPN Cetak Regenerasi Petani Muda

Minggu, 07 Desember 2025 | 05:37

Saatnya Rakyat jadi Algojo

Minggu, 07 Desember 2025 | 05:09

Selengkapnya