Meski Wewenang BKN, KPK Tetap Upayakan Dapat Salinan Hasil Asesmen TWK

Salinan hasil tes wawasan kebangsaan (TWK) yang diminta pegawai KPK tak lolos asesmen terus diupayakan lembaga antirasuah.

Plt Jurubicara KPK, Ali Fikri menuturkan, per hari ini Pejabat Pengelola Informasi dan Data (PPID) telah menerima 30 surat permohonan permintaan salinan data dan informasi terkait TWK.

"KPK berupaya untuk bisa memenuhi salinan permintaan tersebut sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku," ujar Ali Fikri, Selasa (15/6).

Saat ini, PPID KPK tengah melakukan koordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) terkait pemenuhan informasi tersebut. Sebab, salinan dokumen yang diminta bukan sepenuhnya dalam penguasaan KPK.

Sesuai dengan UU 14/2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa Badan Publik, BKN wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pemohon informasi paling lambat sepuluh hari kerja sejak diterimanya permintaan.

"Dan badan publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku paling lambat tujuh hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis," demikian Ali Fikri.

Sebanyak 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebelumnya meminta keterbukaan hasil asesmen TWK kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Data (PPID) KPK.

Dua pegawai yang pertama meminta keterbukaan hasil adalah Iguh Sipurba dan Hotman Tambunan sejak 31 Mei 2021. Keduanya mengklaim bagian dari 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus TWK.