Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti ditemani sejumlah senator dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan saat berkunjung ke Istana Kadriah Kesultanan Pontianak, Minggu lalu (13/6)/Ist
Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mendorong Kalimantan Barat mempunyai kemandirian dan ketahanan energi. Menurutnya, Kalbar tidak boleh lagi bergantung pasokan listrik dari Malaysia.
Hal ini disampaikan LaNyalla menanggapi ucapan Gubernur Kalbar, Sutarmidji, yang mengatakan jika periode Agustus 2020 Kalbar masih bergantung pada Sesco Malaysia untuk memenuhi kebutuhan listrik sebesar 714,78 MW. Beban puncak kebutuhan listrik di Kalbar adalah 509,52 MW.
Menurut LaNyalla, sebagai negara besar dengan sumber daya alam melimpah, Indonesia harusnya malu jika ketergantungan energi kepada negara tetangga.
"Kita harus terus berusaha membangun pembangkit-pembangkit listrik di Kalimantan Barat. Potensinya sangat besar mengingat kita kaya sumber energi. Intinya, nggak boleh lagi beli listrik dari Malaysia. Malu kita sebagai negara besar tetapi energi saja harus dipasok oleh negara lain," tegas LaNyalla saat melakukan kunjungan kerja ke Kalbar, Selasa (15/6).
Oleh karena itu, ketua senator asal Jawa Timur itu menyambut baik beroperasinya pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Kalbar-1 unit 2 milik swasta yang berlokasi di Bengkayang, Kalimantan Barat. Pengoperasian PLTU itu dapat menurunkan volume pembelian listrik dari Sesco Malaysia hingga 48 persen.
PLTU yang akan beroperasi memiliki dua unit pembangkit dengan kapasitas masing-masing sebesar 100 megawatt (MW). Bisa menyalurkan 200 MW daya listrik tambahan untuk pelanggan. Setelah diujicoba, PLN menargetkan kedua unit PLTU sudah dapat beroperasi penuh pada pertengahan tahun ini.
Selain meningkatkan kemandirian energi, pembangkit juga dikembangkan untuk memangkas biaya pokok produksi listrik, mengurangi penggunaan pembangkit berbahan baku diesel, dan menghentikan pembangkit-pembangkit sewa.
"Listrik merupakan kebutuhan vital. Keberadaannya sangat penting. Pasokan listrik yang memadai tersebut diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan menumbuhkan iklim investasi positif di Kalimantan Barat," lanjut LaNyalla.
Dalam acara Focus Grup Discussion di IAIN Pontianak, Senin (14/6), LaNyalla juga mendorong pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN). Hanya saja perlu sosialisasi yang baik dan terang kepada masyarakat terkait pembangunan PLTN tersebut baik sejak fase perencanaan, konstruksi hingga operasional.
"Publik harus diberi penjelasan secara transparan. Memang sudah saatnya energi nuklir dibangun di Kalimantan Barat. Saya kira masyarakat akan mengerti jika diberi pemahaman mendalam. Misalnya terkait kekhawatiran bahaya radiasi nuklir, bagaimana safety-nya, antisipasinya dan lain-lain. Kemudian dampak terhadap lingkungan. Ya harus disosialisasikan sehingga semua sepakat," ucapnya.
