Berita

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin/Net

Politik

Varian Delta Plus Covid-19 Masuk Indonesia, Pemerhati: Imigrasi Kebobolan?

SELASA, 15 JUNI 2021 | 13:36 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Sejumlah kasus Covid-19 yang ditemukan di beberapa daerah merupakan virus varian baru yang berasal dari India, atau diistilahkan sebagai varian Delta Plus.

Kejadian ini menyisakan sejumlah pertanyaan besar. Terutama tentang apakah pihak Keimigrasian Kementerian Hukum dan HAM telah kebobolan dalam menjaga pintu masuk perbatasan wilayah Indonesia?

Pertanyaan itu sejalan dengan analisis Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin. Menurutnya, pihak Imigrasi mungkin merasa bingung dengan kebijakan yang dalam pelaksanaannya berbeda.


"Ya kemungkinan bingung (dengan kebijakan yang ada) lalu kebobolan. Kan ada rombongan dari india yang masuk Indonesia, sehingga menyebarkan varian baru tersebut," ujar Ujang Komarudin saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (15/6).

Menurut Dosen Ilmu Politik Universitas Al-Azhar Indonesia ini, pemerintah pusat juga seolah kebingungan dalam mengatasi pandemi Covid-19 di tanah air. Pasalnya, kebijakan pembatasan warga negara asing masuk tidak diterapkan secara konsisten.

Alhasil, Ujang menilai bahwa pelaksana pembatasan wilayah pun tidak bisa menjalankan tugasnya secara optimal karena adanya koordinasi yang tidak berjalan anatar kementerian/lembaga.

Maka dari itu, mutasi virus Corona seperti B117 dan varian lainnya yang mengancam banyak dunia belum teratasi dengan baik di tanah air.

"Pemerintah mungkin juga bingung soal penanganan Covid-19. Sehingga Covid-19 varian lama belum hilang. Lalu muncul varian baru dari India tersebut yang sudah menyebar kemana-mana," pungkasnya.

Ketua Satgas Covid-19 Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Profesor Zubairi Djoerban sebelumnya mengatakan, virus corona varian Delta yang sangat menular dari SARS-CoV-2 telah bermutasi. Virus ini membentuk varian Delta Plus atau AY.1.

“Delta Plus ini tahan terhadap terapi antibodi monoklonal yang baru saja disahkan di India,” ujarnya lewat akun Twitter pribadi, Selasa (15/6).

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya