Presiden Filipina Rodrigo Duterte/Net
Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) telah diminta untuk membuka penyelidikan penuh atas kampanye "perang melawan narkoba" yang digaungkan Presiden Filipina Rodrigo Duterte.
Kampanye perang melawan narkoba merupakan upaya pemerintahan Duterte untuk membasmi sindikat perdagangan narkoba. Namun pada kenyataannya, upaya tersebut juga telah menewaskan ribuan orang, termasuk anak-anak tidak bersalah.
Jaksa Fatou Bensouda mengatakan penyelidikan awal yang dimulai pada Februari 2018 telah menetapkan bahwa kemungkinan telah terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi di Filipina antara 1 Juli 2016 hingga 16 Maret 2019.
Dalam sebuah pernyataan pada Senin (14/6), Bensouda yang akan mengakhiri jabatannya pada 15 Juni mengatakan ia sedang mencari otorisasi yudisial untuk melanjutkan penyelidikan penuh.
“Informasi yang diperoleh oleh penuntut menunjukkan bahwa aktor negara, terutama anggota pasukan keamanan Filipina, membunuh ribuan tersangka pengguna narkoba dan warga sipil lainnya selama operasi penegakan hukum resmi," ujarnya, seperti dimuat
Al Jazeera.
Kampanye perang melawan narkoba diluncurkan Duterte setelah memenangkan pilpres pada Mei 2016.
Data pemerintah terbaru menunjukkan bahwa hingga akhir April 2021, polisi dan pasukan keamanan telah membunuh setidaknya 6.117 tersangka pengedar narkoba selama operasi, meskipun angka pemerintah sebelumnya menunjukkan setidaknya terdapat 8.600 kematian.
Namun, sebuah laporan polisi Filipina pada tahun 2017, menyebut ada 16.355 kasus pembunuhan yang sedang diselidiki sebagai pencapaian dalam perang narkoba.
Kelompok-kelompok hak asasi manusia mengatakan jumlah kematian setidaknya bisa mencapai 27.000, dan menuduh pihak berwenang melakukan eksekusi singkat yang membunuh tersangka tak bersalah termasuk anak-anak. Banyak orang juga dibunuh oleh orang-orang bersenjata yang tidak dikenal.
