Berita

Ketua KPU Sumsel, Amrah Muslimin/Ist

Politik

Tunggu Keputusan Pemerintah, Alasan KPU dan Bawaslu Sumsel Belum Usulkan Anggaran Pemilu 2024

SELASA, 15 JUNI 2021 | 09:51 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Hingga kini baik KPU dan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) belum mengajukan usulan anggaran untuk persiapan pemilu tahun 2024 mendatang.

“Kemungkinan kami akan mengajukan usulan anggaran Pemilu 2024 tahun depan,” kata Ketua KPU Sumsel, Amrah Muslimin, Senin (14/6), dikutip Kantor Berita RMOLSumsel.

Belum diajukannya usulan anggaran ini karena mereka masih menunggu keputusan resmi pemerintah. Apakah Pileg, Pilpres, dan Pilkada dibiayai seluruhnya oleh APBN, atau tetap seperti semula yaitu Pileg, Pilpres oleh APBN, dan Pilkada ditanggung APBD.


“Karena undang-undang yang mengatur tentang Pilkada menyebutkan Pilkada dibiayai APBD. Ini konsekuensinya harus merevisi UU No 7 2017 dan UU No 10 tahun 2016,” jelasnya.

Untuk persiapan Pemilu 2024 sendiri, KPU Sumsel telah melakukan pemberitahuan ke Pemprov Sumsel.

“Mulai dari persiapan anggaran pilkada mulai dari 2023, karena ada dana hibah untuk kegiatan penguatan kelembagaan dan pembentukan Sekolah Demokrasi di 7 kabupaten. Kita usulkan 7 miliar rupiah tapi masih di konsultasikan ke Mendagri,” sambungnya.

Sedangkan Pimpinan Bawaslu Sumsel, Junaidi, masih menunggu tahapan dari KPU terkait usulan anggaran Pemilu 2024 mendatang.

“Kalau keluar tahapan dari KPU, apakah 20 bulan, 25 bulan, atau 30 bulan. Kalau 30 bulan maka tahapan ada di tahun ini, tapi kalau 25 bulan di Maret 2022, tetap akan kita ajukan anggaran untuk tahapan di tahun ini untuk tahun 2022,” katanya.

Pihaknya masih menunggu putusan PKPU dalam waktu dekat.

“Kayaknya DPR, Bawaslu, KPU, sama DKPP lagi intens rapat dengar pendapat untuk memutuskan itu,” tandasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Zero ODOL Sulit Diterapkan, DPR Ingatkan Risiko Inflasi di Sektor Logistik

Jumat, 10 April 2026 | 12:14

Catut Nama Pimpinan KPK, Komplotan Pegawai Gadungan Peras Anggota DPR

Jumat, 10 April 2026 | 11:51

Sentimen Perang Picu Spekulasi Logistik: Ancaman Baru bagi Stabilitas Pangan Nasional

Jumat, 10 April 2026 | 11:39

Komplotan Pegawai KPK Gadungan Dibongkar, 17.400 Dolar AS Disita dari Aksi Pemerasan

Jumat, 10 April 2026 | 11:28

DPR: Sejumlah Jalan Tol Cacat Sejak Awal Konstruksi

Jumat, 10 April 2026 | 11:16

Emas Antam Makin Mahal, Cek Daftarnya Hari Ini

Jumat, 10 April 2026 | 11:05

KPK-Polda Metro Tangkap 4 Pegawai Gadungan di Jakarta Barat

Jumat, 10 April 2026 | 11:03

Ini Kronologi Kasus Petral yang Menjerat Riza Chalid dan Enam Tersangka Lainnya

Jumat, 10 April 2026 | 10:53

Bulan Ini Prabowo Bakal Groundbreaking 21 Proyek Hilirisasi dan 29 Titik PSEL

Jumat, 10 April 2026 | 10:49

KPK Terapkan Skema Kerja BDR-BDK untuk Dukung Efisiensi Energi

Jumat, 10 April 2026 | 10:34

Selengkapnya