Berita

Ketua KPU Sumsel, Amrah Muslimin/Ist

Politik

Tunggu Keputusan Pemerintah, Alasan KPU dan Bawaslu Sumsel Belum Usulkan Anggaran Pemilu 2024

SELASA, 15 JUNI 2021 | 09:51 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Hingga kini baik KPU dan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) belum mengajukan usulan anggaran untuk persiapan pemilu tahun 2024 mendatang.

“Kemungkinan kami akan mengajukan usulan anggaran Pemilu 2024 tahun depan,” kata Ketua KPU Sumsel, Amrah Muslimin, Senin (14/6), dikutip Kantor Berita RMOLSumsel.

Belum diajukannya usulan anggaran ini karena mereka masih menunggu keputusan resmi pemerintah. Apakah Pileg, Pilpres, dan Pilkada dibiayai seluruhnya oleh APBN, atau tetap seperti semula yaitu Pileg, Pilpres oleh APBN, dan Pilkada ditanggung APBD.


“Karena undang-undang yang mengatur tentang Pilkada menyebutkan Pilkada dibiayai APBD. Ini konsekuensinya harus merevisi UU No 7 2017 dan UU No 10 tahun 2016,” jelasnya.

Untuk persiapan Pemilu 2024 sendiri, KPU Sumsel telah melakukan pemberitahuan ke Pemprov Sumsel.

“Mulai dari persiapan anggaran pilkada mulai dari 2023, karena ada dana hibah untuk kegiatan penguatan kelembagaan dan pembentukan Sekolah Demokrasi di 7 kabupaten. Kita usulkan 7 miliar rupiah tapi masih di konsultasikan ke Mendagri,” sambungnya.

Sedangkan Pimpinan Bawaslu Sumsel, Junaidi, masih menunggu tahapan dari KPU terkait usulan anggaran Pemilu 2024 mendatang.

“Kalau keluar tahapan dari KPU, apakah 20 bulan, 25 bulan, atau 30 bulan. Kalau 30 bulan maka tahapan ada di tahun ini, tapi kalau 25 bulan di Maret 2022, tetap akan kita ajukan anggaran untuk tahapan di tahun ini untuk tahun 2022,” katanya.

Pihaknya masih menunggu putusan PKPU dalam waktu dekat.

“Kayaknya DPR, Bawaslu, KPU, sama DKPP lagi intens rapat dengar pendapat untuk memutuskan itu,” tandasnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Dicurigai Ada Kaitan Gibran dalam Proyek Sarjan di Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 00:40

Eggi Sudjana, Kau yang Memulai Kau yang Lari

Senin, 29 Desember 2025 | 01:10

Kasus Suap Proyek di Bekasi: Kedekatan Sarjan dengan Wapres Gibran Perlu Diusut KPK

Senin, 29 Desember 2025 | 08:40

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

KPK Panggil Beni Saputra Markus di Kejari Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 13:09

UPDATE

Konflik Memanas di Yaman Selatan, RI Dukung Saudi Gelar Konferensi Damai

Kamis, 08 Januari 2026 | 10:16

Kuasai 51,57 Persen Hak Suara, Danantara Tetap Jadi Pemegang Saham Mayoritas Telkom

Kamis, 08 Januari 2026 | 10:03

Bank Raya Perkenalkan Kartu Digital Debit Visa di Momentum Tahun Baru 2026

Kamis, 08 Januari 2026 | 09:50

Investor di Asia Hati-hati Sikapi Gejolak Politik Global

Kamis, 08 Januari 2026 | 09:36

Rencana Prabowo Bangun 1.100 Kampung Nelayan Tahun 2026

Kamis, 08 Januari 2026 | 09:28

Kebijakan Chromebook Era Nadiem Rawan Dikriminalisasi

Kamis, 08 Januari 2026 | 09:27

Bukan Sejahtera, Rakyat Indonesia Bahagia karena Beriman!

Kamis, 08 Januari 2026 | 09:27

Menlu AS akan Bertemu Pejabat Denmark Soal Akuisisi Greenland

Kamis, 08 Januari 2026 | 09:21

Pertama di Indonesia, BRI Raih Sertifikasi TMMi Level 3

Kamis, 08 Januari 2026 | 09:13

Swasembada Harus Berdampak pada Stabilitas Harga Pangan

Kamis, 08 Januari 2026 | 09:11

Selengkapnya