Berita

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri/Ist

Politik

KPK Masih Pelajari Surat Pemanggilan Komnas HAM Kepada Firli Bahuri

SENIN, 14 JUNI 2021 | 21:35 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Surat yang dilayangkan Komnas HAM terkait dugaan pelanggaran HAM atas pelaksanaan asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) masih dipelajari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar mengatakan, pihaknya justru bertanya-tanya pelanggaran HAM yang dituduhkan dalam TWK pegawai KPK. Sebab, KPK sudah mengikuti mekanismenya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Soal Komnas HAM sedang kami pelajari untuk memastikan apa yang diduga dilanggar oleh KPK berdasarkan laporan ke Komnas HAM," ujar Lili Pintauli saat jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Senin (14/6).


Di tempat yang sama, Plt Jurubicara KPK Ali Fikri mengatakan bahwa saat ini pimpinan KPK Firli Bahuri masih belum mendapatkan jawaban atas surat yang dilayangkan ke Komnas HAM ihwal penjelasan dugaan pelanggaran HAM yang dimaksud.

"Kenapa kami bertanya lanjut pada Komnas HAM? Untuk memastikan bahwa kami akan memberi penjelasan seperti apa terkait dugaan pelanggaran HAM yang disampaikan pada kami," tuturnya.

Nantinya, KPK akan menyampaikan perkembangan lebih lanjut setelah mempelajari tuduhan yang dilayangkan kepada lembaga antirasuah itu.

"Tapi prinsipnya kami menghargai tugas pokok dan fungsi Komnas HAM. Sekali lagi, penjelasan Komnas HAM penting untuk menjawab mengenai pelaksanaan TWK oleh BKN ini," demikian Ali Fikri.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya