Berita

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri/Ist

Politik

KPK Masih Pelajari Surat Pemanggilan Komnas HAM Kepada Firli Bahuri

SENIN, 14 JUNI 2021 | 21:35 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Surat yang dilayangkan Komnas HAM terkait dugaan pelanggaran HAM atas pelaksanaan asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) masih dipelajari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar mengatakan, pihaknya justru bertanya-tanya pelanggaran HAM yang dituduhkan dalam TWK pegawai KPK. Sebab, KPK sudah mengikuti mekanismenya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Soal Komnas HAM sedang kami pelajari untuk memastikan apa yang diduga dilanggar oleh KPK berdasarkan laporan ke Komnas HAM," ujar Lili Pintauli saat jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Senin (14/6).


Di tempat yang sama, Plt Jurubicara KPK Ali Fikri mengatakan bahwa saat ini pimpinan KPK Firli Bahuri masih belum mendapatkan jawaban atas surat yang dilayangkan ke Komnas HAM ihwal penjelasan dugaan pelanggaran HAM yang dimaksud.

"Kenapa kami bertanya lanjut pada Komnas HAM? Untuk memastikan bahwa kami akan memberi penjelasan seperti apa terkait dugaan pelanggaran HAM yang disampaikan pada kami," tuturnya.

Nantinya, KPK akan menyampaikan perkembangan lebih lanjut setelah mempelajari tuduhan yang dilayangkan kepada lembaga antirasuah itu.

"Tapi prinsipnya kami menghargai tugas pokok dan fungsi Komnas HAM. Sekali lagi, penjelasan Komnas HAM penting untuk menjawab mengenai pelaksanaan TWK oleh BKN ini," demikian Ali Fikri.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Koreksi Tata-Kelola MBG: Ekspektasi Publik dan Komitmen Presiden

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:56

Bank Dunia Soroti Penyusutan Jumlah Pekerja Kelas Menengah RI

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:30

Literasi Perpajakan Diharapkan jadi Jantung Kepercayaan Masyarakat

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:04

Menkomdigi: Aksi Damai dan Ruang Digital Sehat Harus Dijaga

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:40

Pesan Arief Budiman di Balik #SellIndonesia Lawan #SellSingapura

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:20

MUI Dorong Fatwa Perlindungan Al-Quds dari Upaya Yahudinisasi Israel

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:05

Pembelaan Terakhir John Field Cs: Kami Tidak Lari dan Hilangkan Bukti

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:41

Legislator PDIP Sebut Kenaikan BBM Ancam Daya Beli Kelas Menengah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:14

Golkar: Mahasiswa Punya Hak untuk Menyampaikan Pendapat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:52

Gagalkan Peredaran Ribuan Pil Terlarang, Satu Pengedar Ditangkap di Blora

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:27

Selengkapnya