Berita

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKB, Anggia Erma Rini/Net

Politik

Pimpinan Komisi IV: Wacana Pajak Sembako Membuat Pemulihan Ekonomi Kembali Lesu

SENIN, 14 JUNI 2021 | 12:08 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Mewacanakan mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap bahan kebutuhan pokok (sembako) di saat masyarakat tengah menghadapi kesulitan ekonomi adalah hal tidak tepat.

Rencana mengenakan pajak sembako menjadi salah satu poin revisi Undang Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).

Wakil Ketua Komisi IV DPR, Anggia Erma Rini secara tegas meminta pemerintah untuk mengkaji ulang rencana tersebut dengan pertimbangan masyarakat tengah berjuang bangkit dari dampak ekonomi pandemi Covid-19.


"Momentumnya tidak pas. Di saat kita berjuang memulihkan sektor kesehatan dan ekonomi masyarakat, wacana yang sudah ditangkap negatif masyarakat ini hanya akan membuat ikhtiar pemulihan ekonomi menjadi lesu kembali," ujar Anggia kepada wartawan, Senin (14/6).

Dia menyebutkan, dalam setiap kunjungan ke daerah pemilihannya di Jawa Timur VI, masyarakat menyampaikan harapan agar pemerintah bisa lebih sensitif pada sektor pangan yang menjadi kebutuhan utama.

"Aspirasi di dapil, berbagai kesempatan kunjungan kerja pengawasan ke berbagai daerah menunjukkan masyarakat menghendaki pemerintah lebih sensitif dan proaktif terhadap sektor-sektor vital, utamanya sektor pangan," terangnya.

"Tugas pemerintah adalah membangun komunikasi publik yang baik terhadap wacana yang masih berupa draf tersebut agar tidak kontraproduktif terhadap pemulihan ekonomi kita," imbuh legislator PKB itu.

Sebagai pimpinan komisi yang membidangi pangan, Anggia memastikan akan berkoordinasi dengan Komisi XI yang membidangi ekonomi untuk pendalaman dari revisi UU KUP.

"Komisi IV yang terkait langsung dengan produk hasil pertanian, peternakan, perkebunan, dan kehutanan akan memberi atensi khusus terkait draf tersebut. Tentu akan proaktif dan sinergis dengan Komisi XI yang terkait langsung dengan isu revisi UU dimaksud," ucap Anggia.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Rakernas PKS Perkuat Barisan Kawal Asta Cita Prabowo

Minggu, 22 November 2026 | 08:08

DPD Mending Fokus Perjuangkan Daerah Ketimbang Usul Tambah Wapres

Minggu, 22 November 2026 | 07:40

Sandiaga Ingatkan Pengusaha Jangan FOMO Berburu Peluang Bisnis

Minggu, 22 November 2026 | 07:29

APBD DKI 2027 Rp86,3 Triliun Harus Dongkrak Kualitas Hidup Warga Jakarta

Minggu, 22 November 2026 | 06:55

Jokowi Gelisah Tak Karuan Tiga Hari Jelang Gibran Mundur

Minggu, 22 November 2026 | 06:36

Bongkar Total Parkir Liar di Blok M

Minggu, 22 November 2026 | 06:17

Mantan Wapres Tidak Kebal Hukum, Lanjutkan Kasus Suket Gibran!

Minggu, 22 November 2026 | 06:08

Airlangga: IEU-CEPA Bisa Hemat Tarif hingga Rp17 Triliun

Minggu, 22 November 2026 | 05:54

RUU Perampasan Aset Disahkan: Kabar Gembira atau Masih Menyisakan Pekerjaan Rumah?

Minggu, 22 November 2026 | 05:40

Iwakum Kecam Kekerasan terhadap Jurnalis di Kota Wisata Bogor

Minggu, 22 November 2026 | 05:12

Selengkapnya