Berita

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad/Net

Politik

Hentikan Spekulasi, Tidak Ada Negara Di Luar Arab Saudi Yang Dapat Kuota Haji

SENIN, 14 JUNI 2021 | 11:50 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Pimpinan DPR RI menghormati keputusan Pemerintahan Kerajaan Arab Saudi yang tidak membuka kuota kepada semua negara dalam pelaksanaan ibadah haji tahun ini.

Kerajaan Arab Saudi memutuskan ibadah haji hanya dilaksanakan dengan terbatas pada 60 ribu jamaah dari dalam negeri dan warga negara asing yang sudah menetap atau ekspatriat.

"Saya pikir keputusan Pemerintah Arab Saudi itu adalah hak Pemerintah Arab Saudi dan mungkin itu sudah diperhitungkan dengan matang di masa pandemi ini," ujar Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad di Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/6).


Bagi Sufmi Dafco, sudah tepat Kerajaan Arab Saudi membatasi jemaah untuk menjaga protokol kesehatan dan mencegah potensi penyebaran Covid-19.

"Demi keselamatan baik penduduk Arab Saudi maupun calon jemaah, dengan situasi pandemi ini yang menjadi pertimbangan Pemerintah Arab Saudi untuk kemduain tidak memberikan kuota haji kepada negara negara di luar Saudi," jelasnya.

Ketua Harian DPP Partai Gerindra ini pun meminta, polemik dan tuduhan gagalnya diplomasi Pemerintah Indonesia untuk mendapatkan kuota haji dapat disudahi.

"Saya harap spekulasi apapun yang berkembang di masyarakat tentang masalah haji ini agar diakhiri," ucap Sufmi Dafco.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya