Berita

Ketua Koordinator Bidang Kebijakan Publik dan Isu Strategis DPP Partai Nasdem, Suyoto/Net

Politik

Kritik Koalisi Mulai Nyaring, Pemerintah Jangan Tumbalkan Rakyat Demi Pendapatan Negara

MINGGU, 13 JUNI 2021 | 16:56 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pemerintah diperingatkan untuk berhati-hati dalam merencanakan kenaikan PPN dan pajak untuk sembako. Warning tersebut bahkan kini telah nyaring dari partai koalisi pemerintah.

Ketua Koordinator Bidang Kebijakan Publik dan Isu Strategis DPP Partai Nasdem, Suyoto meminta pemerintah berhati-hati mengantisipasi dampak bagi publik, terutama masyarakat yang ekonominya menengah ke bawah.

"Apalagi di situasi tekanan ekonomi akibat Covid-19 seperti saat ini, tentu berat," ujar Suyoto dalam keterangan tertulisnya, Minggu (13/6)


Menurut mantan Bupati Bojonegoro itu, jangan sampai pendapatan pemerintah dari kenaikan pajak tidak sebanding dengan ongkos sosial ekonomi rakyat.

"Singkat kata, jangan sampai prestasi menaikkan rasio pajak dengan produk nasional bruto (GNP) dan produk domestik regional bruto (PDRB) harus dibayar dengan ongkos sosial yang mahal dan mengancam pertumbuhan yang sangat panjang,” katanya.

Suyoto menyatakan, yang paling utama untuk memutar perekonomian adalah bagaimana over liquid perbankan bisa secepatnya diputar menjadi pertumbuhan ekonomi. Bukan hanya untuk membeli surat utang negara.

"Saya percaya, sektor ekonomi yang green, yang positif masih bisa tumbuh. Sektor pertanian, sektor IT, sektor pangan, perkebunan, itu bisa digenjot. Mereka perlu darah segar berupa kredit agar perputaran makin cepat," jelasnya.

"Sangat logis jika ekonomi bergerak, pendapatan negara pasti akan bertambah,” tutupnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Andre Rosiade Sambangi Bareskrim Polri Usai Nenek Penolak Tambang Ilegal Dipukuli

Senin, 12 Januari 2026 | 14:15

Cuaca Ekstrem Masih Akan Melanda Jakarta

Senin, 12 Januari 2026 | 14:10

Bitcoin Melambung, Tembus 92.000 Dolar AS

Senin, 12 Januari 2026 | 14:08

Sertifikat Tanah Gratis bagi Korban Bencana Bukti Kehadiran Negara

Senin, 12 Januari 2026 | 14:03

KPK Panggil 10 Saksi Kasus OTT Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya

Senin, 12 Januari 2026 | 14:03

Prabowo Terharu dan Bangga Resmikan 166 Sekolah Rakyat di Banjarbaru

Senin, 12 Januari 2026 | 13:52

Kasus Kuota Haji, Komisi VIII Minta KPK Transparan dan Profesional

Senin, 12 Januari 2026 | 13:40

KPK Periksa Pengurus PWNU DKI Jakarta Terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji

Senin, 12 Januari 2026 | 13:12

Prabowo Tinjau Sekolah Rakyat Banjarbaru, Ada Fasilitas Smartboard hingga Laptop Persiswa

Senin, 12 Januari 2026 | 13:10

Air Naik hingga Sepinggang, Warga Aspol Pondok Karya Dievakuasi Polisi

Senin, 12 Januari 2026 | 13:04

Selengkapnya