Berita

Unjuk rasa pro-Palestina di Inggris/Net

Dunia

Unjuk Rasa Pro-Palestina Di Inggris, Tuntut Pemerintah Dan G7 Jatuhkan Sanksi Pada Israel

MINGGU, 13 JUNI 2021 | 13:48 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Ratusan ribu warga Inggris mendesak pemerintah untuk menjatuhkan sanksi terhadap Israel atas serangan udara yang dilakukan ke Jalur Gaza pada bulan lalu.

Sebuah petisi yang ditandatangani 380 ribu orang dan berisi desakan agar Inggris menjatuhkan sanksi pada Israel telah dikirim ke parlemen.

Dua hari menjelang debat terkait petisi tersebut di parlemen, ribuan pengunjuk rasa pro-Palestina berkumpul di luar Downing Street, Inggris pada Sabtu (12/6).


Selain untuk menekan parlemen, unjuk rasa tersebut juga ditujukan kepada para pemimpin negara-negara G7 yang sedang bertemu di Cornwall.

Kampanye Solidaritas Palestina (PSC) menyebut protes merupakan bagian dari “Hari Aksi Tolak G7 untuk Keadilan Internasional”, menuntut diakhirinya semua tindakan militer, kerja sama keamanan dengan Israel, dan menerapkan sanksi yang ditargetkan sampai Israel mematuhi hukum internasional.

Menurut penyelenggara, terdapat lebih dari 8.000 orang yang menghadiri protes secara langsung. Namun sebanyak 185 ribu lainnya menghubungi anggota parlemen untuk menyampaikan tuntutan.

Selain itu, 10 ribu orang meminta pertemuan dengan anggota parlemen mereka pada Rabu (16/6), meminta mereka menghadiri debat parlemen dan mendukung sanksi terhadap Israel, sebagai bagian dari lobi nasional yang diselenggarakan oleh LSM yang berbasis di Inggris, Friends of Al-Asqa (FOA).

“Selama 10 hari, 185 ribu orang mengirim surat yang kami atur melalui situs web kami di belakang Shiekh Jarrah dan apa yang terjadi di Masjid Al-Aqsa untuk meminta seruan sanksi,” kata Shamiul Joarder dari FOA, seperti dimuat Arab News.

“Israel melanggar lebih dari 40 resolusi PBB. Kampanye untuk menjatuhkan sanksi akan berlanjut sampai Israel dimintai pertanggungjawaban karena gagal mematuhi hukum internasional,” kata Joarder.

Ia mengatakan, meski serangan bom telah berhenti di Palestina, namun pendudukan Israel masih ada.

Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Wall Street Keluar dari Tekanan, Nasdaq Melonjak 1,69 Persen

Jumat, 18 September 2026 | 08:14

Binar Emas Kembali Berkilau, Harga Melesat Lebih dari 2 Persen

Jumat, 18 September 2026 | 07:35

Bursa Eropa Menguat Tajam setelah Harga Minyak Turun

Jumat, 18 September 2026 | 07:02

UMKM Binaan Peratamina

Jumat, 18 September 2026 | 05:52

KPK Harus Hati-hati Buka Informasi Dugaan Korupsi Bea Cukai ke Publik

Jumat, 18 September 2026 | 05:25

PPN Kejawanan Diproyeksikan jadi Magnet Pertumbuhan Ekonomi Pesisir

Jumat, 18 September 2026 | 04:57

Momentum Memperkuat Akuntabilitas Belanja Negara

Jumat, 18 September 2026 | 04:25

Pembangunan di Papua Perlu Libatkan Kelembagaan Adat

Jumat, 18 September 2026 | 03:48

Perhutani Dorong Ekonomi Desa Lewat Penyaluran PUMK

Jumat, 18 September 2026 | 03:20

Mengawal Garibaldi

Jumat, 18 September 2026 | 02:55

Selengkapnya