Berita

Serangan udara Israel ke gedung tempat tinggal warga Palestina di Jalur Gaza/Net

Dunia

Surat Terbuka 500 Wartawan: Media AS Harus Akhiri Malpraktik Jurnalistik Terhadap Palestina

MINGGU, 13 JUNI 2021 | 10:08 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Ratusan wartawan yang bekerja di media Amerika Serikat (AS) membuat surat terbuka, menuntut diakhirinya malpraktik jurnalistik terkait liputan mengenai Palestina.

Surat terbuka itu ditandatangani oleh 514 wartawan, termasuk mereka yang berasal dari The Washington Post, Wall Street Journal, hingga Los Angeles Times.

"Sebuah surat terbuka tentang liputan media AS mengenai Palestina," tulis para wartawan tersebut, seperti dimuat Anadolu Agency.


Menurut para wartawan, narasi yang digunakan oleh media-media AS mengaburkan aspek yang paling mendasar, yaitu pendudukan militer Israel dan sistem apartheidnya.

“Menemukan kebenaran dan meminta pertanggungjawaban yang kuat adalah prinsip inti jurnalisme. Namun selama beberapa dekade, industri berita kami telah meninggalkan nilai-nilai itu dalam peliputan Israel dan Palestina,” kata mereka.

Surat itu juga menggarisbawahi perlunya media AS untuk mengubah arah demi pembaca dan kebenaran.

"Kami memiliki kewajiban untuk segera mengubah arah dan mengakhiri malpraktik jurnalistik selama beberapa dekade ini. Bukti penindasan sistematis Israel terhadap orang-orang Palestina tidak boleh lagi dibersihkan," tegas para wartawan.

Mengutip laporan Human Rights Watch pada 27 April, mereka menyebut Israel telah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Sebagai wartawan, mereka mengatakan, mereka perlu memeriksa laporan tersebut. Dan selama bertahun-tahun, istilah seperti apartheid, penganiayanaan, hingga supremasi etnis Israel semakin kuat.

Salah satu contoh malpraktik jurnalistik yang disoroti mereka adalah bahasa yang digunakan media AS terkait pengusiran paksa warga Palestina di Sheikh Jarrah, Yerusalem Timur. Media AS kerap menggunakan istilah 'penggusuran' terhadap tindakan ilegal menurut hukum internasional itu.

"Kami menyerukan kepada para wartawan untuk mengatakan kebenaran yang utuh dan terkontekstualisasikan tanpa rasa takut atau bantuan, untuk mengakui bahwa mengaburkan penindasan Israel terhadap Palestina gagal memenuhi standar objektivitas industri ini," tegas mereka.

Surat itu juga menggarisbawahi bahwa jurnalis memiliki misi penting untuk menginformasikan publik secara benar.

“Kami memiliki kewajiban, yang sakral, untuk mendapatkan cerita yang benar. Setiap kali kami gagal melaporkan kebenaran, kami mengecewakan audiens kami, tujuan kami dan, pada akhirnya, orang-orang Palestina,” tambah mereka.

Baru-baru ini, Israel telah melakukan serangan ke Jalur Gaza dari 10 hingga 21 Mei. Sebanyak 254 warga Palestina, termasuk 66 anak-anak dan 39 wanita tewas dalam insiden tersebut.

Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Wall Street Keluar dari Tekanan, Nasdaq Melonjak 1,69 Persen

Jumat, 18 September 2026 | 08:14

Binar Emas Kembali Berkilau, Harga Melesat Lebih dari 2 Persen

Jumat, 18 September 2026 | 07:35

Bursa Eropa Menguat Tajam setelah Harga Minyak Turun

Jumat, 18 September 2026 | 07:02

UMKM Binaan Peratamina

Jumat, 18 September 2026 | 05:52

KPK Harus Hati-hati Buka Informasi Dugaan Korupsi Bea Cukai ke Publik

Jumat, 18 September 2026 | 05:25

PPN Kejawanan Diproyeksikan jadi Magnet Pertumbuhan Ekonomi Pesisir

Jumat, 18 September 2026 | 04:57

Momentum Memperkuat Akuntabilitas Belanja Negara

Jumat, 18 September 2026 | 04:25

Pembangunan di Papua Perlu Libatkan Kelembagaan Adat

Jumat, 18 September 2026 | 03:48

Perhutani Dorong Ekonomi Desa Lewat Penyaluran PUMK

Jumat, 18 September 2026 | 03:20

Mengawal Garibaldi

Jumat, 18 September 2026 | 02:55

Selengkapnya