Lambang ormas Islam besar Indonesia, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama/Net
Peran ormas Islam terbesar Indonesia, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama tak bisa dipungkiri dalam hal sosial kemasyarakatan dan pendidikan.
Namun, bagaimana jika keduanya ikut berperan dalam proses demokrasi Indonesia? Mungkinkah dua ormas itu menjadi satu dalam bentuk koalisi politik?
Wakil Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Muhammadiyah, Asep Nurjaman menjelaskan tentang kemungkinan kedua ormas berkoalisi untuk gelaran Pemilu 2024.
Menurutnya, sangat dibutuhkan dan penting bagi Muhammadiyah dan NU bersatu dalam Pemilu 2024, agar bisa ikut serta dalam merawat demokrasi yang tetap sehat.
Namun katanya, jika ada yang mempertanyakan kemungkinan Muhammadiyah dan NU 'berkoalisi' untuk Pemilu 2024 diyakini tidak akan pernah terjadi. Karena, secara organisasi keduanya memiliki banyak perbedaan
concern terhadap warganya.
"Saya kira secara pribadi, itu (koalisi Muhammadiyah-NU) tidak mungkin. Karena ada perbedaan mendasar," ujar Asep saat menjadi narasumber dalam webinar LHKP PP Muhammadiyah bertajuk 'Muhammadiyah dan Politik: Mengurai Dinamika Jelang Pemilu 2024' pada Sabtu (12/6). .
Asep justru khawatir apabila ormas Muhammadiyah ikut berpolitik. Karena secara khittah organisasi, ormas yang dipimpin Prof. Dr. KH. Haedar Nasir, menjaga jarak dengan kekuasaan dan melibatkan organisasi melakukan politik praktis.
"Yang saya takutkan, ketika bercengkerama terlalu masuk, Muhammadiyah menjadi vakum ghirahnya udah enggak ada. Ini tidak baik," tuturnya.
Meskipun secara informal pribadi kader-kader Muhammadiyah bisa berkoalisi dengan kader-kader NU, namun secara struktural justru tidak sehat bagi kedua ormas yang bersejarah dan berkontribusi besar bagi bangsa Indonesia ini.
"Walaupun secara informal bisa dilakukan (koalisi dengan NU) tapi struktural ini kurang sehat. Tidak mungkin dipersatukan (NU-Muhammadiyah)," demikian Asep Nurjaman.
Turut hadir dalam webinar tersebut yakni Ketua PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas, Direktur Eksekutif Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Neni Nur Hayati dan Dosen UMY Ridho Al-Hamdi.
