Ikuti Arahan Muhammadiyah, PAN Akan Berjuang Keras Tolak Pajak Pendidikan Dari Parlemen

Partai Amanat Nasional (PAN) akan berjuang keras untuk menolak rencana pemberlakukan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk bidang pendidikan sebagaimana draf RUU Revisi UU 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Hal itu disampaikan Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan, saat mengunjungi Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Sumatera Selatan, Sabtu (12/6).

"Sesuai arahan Muhammadiyah. PAN akan berjuang keras di parlemen untuk menolak penerapan kebijakan tersebut. Kita bagi tugas, Muhammadiyah sebagai ormas, berjuang di gerakan masyarakat sipil. PAN berjuang di parlemen," ujar Zulkifli Hasan.

Zulhas sapaan karib Ketua Umum PAN itu menyebutkan, memang seharusnya ormas dan partai politik bekerjasama dan saling bersinergi, bukan justru mengerjakan tugas secara tumpang tindih. Menurutnya, ormas tidak perlu jadi partai politik dan partai politik tidak perlu mengerjakan tugas ormas.

"Itulah esensi dari demokrasi. Maka dulu Muhammadiyah melahirkan PAN. Untuk berjuang di parlemen," kata Zulhas yang juga Wakil Ketua MPR itu.

Kunjungan Zulhas ke Sumsel dalam rangka peresmian Rumah PAN Sumsel dan menghadiri Rakerwil serta pelantikan DPW dan DPD-DPD PAN se-Sumsel.

Zulhas datang bersama Ketua MPP PAN Hatta Rajasa, Ketua POK DPP PAN, Mumtaz Rais, dan anggota DPR RI, Hafizs Thohir, serta Athari Gauthi Ardi.

"Alhamdulillah sekarang DPR RI PAN dari Sumsel ada dua orang, Insya Allah berikutnya empat orang," demikian Zulhas, disambut tepuk tangan antusias oleh hadirin.