Berita

Ketua Umum Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI), Ferry Juliantono/Net

Politik

Pajak Kebutuhan Pokok Bukti Negara Sedang Bokek

SABTU, 12 JUNI 2021 | 12:20 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Rencana pemerintah mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap kebutuan bahan pokok (sembako) membuktikan negara sedang tidak punya uang alias bokek.

Rencana mengenakan PPN semabako menjadi salah satu poin revisi UU 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang beredar luas.

"Pemerintah kayaknya lagi bokek lah. Terus Kemudian kejam ke masyarakat," ujar Ketua Umum Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI), Ferry Juliantono di serial diskusi Polemik bertema "Publik Teriak, Sembako Kena Pajak", Sabtu (12/6).


Dijelaskan Ferry, kalaupun harus menarik pajak maka pemerintah harus memilah barang-barang apa saja yang harus diutamakan. Sederhananya, jangan pukul rata PPN langsung kena pada seluruh kebutuhan pokok.

"Kalau satu-satu barang mungkin seperti pengenaan cukai, itu yang harus dilakukan dulu untuk barang-barang tertentu. Tapi kalau sembako ini kan pukul rata dan jumlahnya gede banget," jelas politisi Gerindra itu.

Jika PPN ngotot dikenakan pada seluruh kebutuhan pokok, lanjutnya, pemerintah tidak ubahnya pekerja yang sedang kejar setoran.

"Kalau sekarang ini kelihatan motifnya ngejar setoran, kemudian udah lah mana yang lebih cepat dari pengenaan pajak ini," ucap Ferry.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Rakernas PKS Perkuat Barisan Kawal Asta Cita Prabowo

Minggu, 22 November 2026 | 08:08

DPD Mending Fokus Perjuangkan Daerah Ketimbang Usul Tambah Wapres

Minggu, 22 November 2026 | 07:40

Sandiaga Ingatkan Pengusaha Jangan FOMO Berburu Peluang Bisnis

Minggu, 22 November 2026 | 07:29

APBD DKI 2027 Rp86,3 Triliun Harus Dongkrak Kualitas Hidup Warga Jakarta

Minggu, 22 November 2026 | 06:55

Jokowi Gelisah Tak Karuan Tiga Hari Jelang Gibran Mundur

Minggu, 22 November 2026 | 06:36

Bongkar Total Parkir Liar di Blok M

Minggu, 22 November 2026 | 06:17

Mantan Wapres Tidak Kebal Hukum, Lanjutkan Kasus Suket Gibran!

Minggu, 22 November 2026 | 06:08

Airlangga: IEU-CEPA Bisa Hemat Tarif hingga Rp17 Triliun

Minggu, 22 November 2026 | 05:54

RUU Perampasan Aset Disahkan: Kabar Gembira atau Masih Menyisakan Pekerjaan Rumah?

Minggu, 22 November 2026 | 05:40

Iwakum Kecam Kekerasan terhadap Jurnalis di Kota Wisata Bogor

Minggu, 22 November 2026 | 05:12

Selengkapnya