Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto./Dok
Kemitraan antara penyedia jasa keuangan digital penting untuk mendukung pencapaian target inklusi keuangan nasional dan pemulihan ekonomi nasional. Pemerintah mendukung inisiasi-inisiasi baru dalam mengatasi tantangan inklusi keuangan.
Demikian disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada acara peluncuran kemitraan Visa dan Alto pada Jumat (11/6).
Dengan kerjasama ini, Visa dan Alto diharapkan mampu mendukung ekosistem pembayaran digital yang lebih aman, cepat dan murah untuk memperlancar transaksi keuangan, mampu menurunkan biaya transaksi pembayaran, mendukung efektivitas kebijakan di sektor keuangan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pembayaran digital dan sistem keuangan secara umum.
“Pemerintah sangat terbuka terhadap inisiasi baru termasuk dalam bentuk kemitraan dengan pelaku industri global untuk dapat mengatasi tantangan yang dihadapi saat ini," kata Menko Airlangga.
Visa merupakan salah satu pemain kunci industri jasa keuangan global sebagai penyedia jaringan pembayaran dengan teknologi pembayaran yang canggih serta berpengalaman lebih dari 60 tahun memimpin pembayaran digital. Dengan kerjasama ini, Visa akan mendukung Alto dalam meningkatkan keamanan, efisiensi operasional, dan manajemen risiko.
"Kemitraan ini kiranya menjadi capaian yang baik bagi Alto, untuk meningkatkan kemampuan menuju kelas dunia melalui transfer
knowledge dari Visa di bidang keamanan siber, manajemen risiko, keberlangsungan bisnis dan operasional," ujar Airlangga.
Inklusi keuangan menjadi bagian penting dalam mendorong implementasi digitalisasi. Sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo mengenai perluasan dan kemudahan akses layanan keuangan formal di seluruh lapisan masyarakat, khususnya untuk kategori masyarakat yang
non-
bankable agar dipriopritaskan.
Berdasarkan survei tahun 2020, inklusi keuangan dari indikator kepemilikan akun tumbuh signifikan menjadi 61,7%. Dari indikator penggunaan akun, inklusi keuangan Indonesia mengalami tren yang terus meningkat, dari 59,74% tahun 2013 menjadi 81,4% pada tahun 2020.
Secara spesifik Presiden Joko Widodo juga menargetkan bahwa indeks inklusi keuangan dari sisi penggunaan akun akan meningkat menjadi 90% pada tahun 2024.
Untuk itu, lanjut Ketua Umum Golkar ini, pemerintah pada tahun 2020 telah menerbitkan Perpres tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) guna menghadirkan kondisi di mana masyarakat dapat mengakses berbagai produk dan layanan keuangan formal yang berkualitas secara tepat waktu, lancar, aman dengan biaya terjangkau sesuai dengan kebutuhan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi, mempercepat penanggulangan kemiskinan, menurunkan kesenjangan antar individu dan daerah yang secara umum diharapkan dapat memperbaiki kesejahteraan masyarakat.
Dalam mewujudkannya, pemerintah melalui SNKI berupaya melakukan perluasan akses dan jangkauan layanan keuangan formal, peningkatan literasi dan perlindungan konsumen, penguatan akses permodalan dan dukungan pengembangan UMKM, peningkatan produk dan layanan keuangan digital serta penguatan integrasi kegiatan ekonomi dan keuangan inklusif melalui layanan keuangan digital.
"Inovasi teknologi dalam bidang jasa keuangan digital, infrastruktur serta kerangka regulasi yang ramah diharapkan mampu mendorong pengembangan model jasa keuangan digital baru yang mendukung peningkatan inklusi keuangan di Indonesia," tandas Airlangga.
