Berita

Habib Rizieq Shihab/Net

Publika

HRS Ulama Terzalimi

SABTU, 12 JUNI 2021 | 10:33 WIB

BENAR bahwa proses hukum belum final, akan tetapi skenario politik mudah diraba. Semangatnya adalah dengan cara apapun Habib Rizieq Shihab (HRS) harus dihukum atau mendekam di penjara.

Skenario inilah yang dinamakan zalim. Proses hukum hanya jalan untuk mewujudkan keinginan politik. HRS menjadi korban penistaan dan perlakuan tidak adil.

Sederhana saja adakah perbuatan yang dilakukan HRS adalah kejahatan yang sebanding dengan target penghukuman? Hanya berkerumun dan soal kondisi kesehatan yang dianggap tidak terinformasikan. Peristiwa yang banyak dilakukan banyak orang termasuk Menteri dan kerumunan Presiden.


Orang sekeliling HRS, termasuk menantunya, ikut diadili dan dihukum, sementara Munarman mantan Sekum FPI dan pengacara HRS ditahan dengan tuduhan terorisme. Lebih brutal lagi enam pengawal HRS dibunuh aparat. FPI dijadikan hantu yang membahayakan dan menakutkan. Sebaliknya umat justru melihat FPI konstruktif dan berdayaguna.

Pemerintah membuat framing yang dipaksakan.

Di berbagai daerah mulai muncul aspirasi bahkan aksi menuntut pembebasan HRS. Mereka mendatangi DPRD. Aksi di Bogor di samping ke DPRD juga langsung menyambangi Balaikota untuk menemui Walikota. Bima Arya dinilai sebagai penyebab dari proses hukum HRS dalam kasus RS UMMI.

Penzaliman HRS dilakukan sejak sebelum hijrah ke Saudi. Berbagai cara diupayakan dari chat mesum palsu hingga beberapa laporan kepolisian.

HRS pun pernah dipenjara dengan tuduhan menghasut dalam kasus Monas tahun 2008. Terhitung lima kali sebagai tersangka. Selama di Saudi Arabia mendapat perlindungan dan keleluasaan meski tetap diganggu oleh kepentingan politik Indonesia sendiri.

Hukuman ringan pada kasus kerumunan Mega Mendung (denda 20 juta) dan Petamburan (kurungan 8 bulan) disiasati dengan banding oleh Jaksa Penuntut Umum yang berakibat putusan menjadi belum inkracht. Akibatnya HRS tetap harus mendekam dalam tahanan. Kini menanti putusan kasus RS UMMI sedang dituntut JPU berlebihan 6 tahun.

HRS layak bebas. Hanya itulah, ketika persoalan politik menjadi utama, maka kelayakan dan keadilan dapat dikesampingkan. HRS harus dihukum. Jika putusan hukum Majelis Hakim ringan nantinya, maka JPU diduga tetap akan banding. Itu membawa "perpanjangan" penahanan HRS.

HRS adalah ulama yang terzalimi.

M. Rizal Fadillah
Pemerhati politik dan kebangsaan.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Beda Keterangan soal Rp800 Juta: Hercules Sebut untuk Pergi ke LN dan Mediasi, KPK Ungkap Dugaan Uang Pengamanan

Kamis, 12 November 2026 | 10:12

UPDATE

Polda Metro Jelaskan Alasan Cakra Adi Ditangkap

Sabtu, 21 November 2026 | 12:25

Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Dicabut, PT RAPP Singgung Penyerapan Puluhan Ribu Tenaga Kerja

Sabtu, 21 November 2026 | 12:13

Legislator PAN Kirim Bantuan Sembako dan Selimut bagi Korban Banjir Agam

Sabtu, 21 November 2026 | 11:59

UMP Jawa Tengah 2027 Naik 14,10 Persen, Tertinggi dalam 10 Tahun

Sabtu, 21 November 2026 | 11:44

Produksi Mobil Nasional Tembus 1,1 Juta Unit, Penjualan Naik 20 Persen

Sabtu, 21 November 2026 | 11:28

Biaya Distribusi Gas Mahal, Industri RI Terancam Kehilangan Daya Saing

Sabtu, 21 November 2026 | 11:17

Buyback Emas Antam Anjlok Rp50.000, Satu Gram Dibanderol Rp2 Juta

Sabtu, 21 November 2026 | 10:58

DJP Kantongi Rp60,1 Triliun dari Setoran Pajak Digital hingga Oktober 2026

Sabtu, 21 November 2026 | 10:42

Lanjutkan Buyback, ELSA Siapkan Dana Rp84,5 Miliar untuk Jaga Stabilitas Saha

Sabtu, 21 November 2026 | 10:36

Pembentukan Tim Penjaringan Munas Perbakin 2026 Diduga Cacat Aturan

Sabtu, 21 November 2026 | 10:22

Selengkapnya